Oleh: Rudy Azhary
Menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah mudah dengan segala konsekuensi dampak positif dan negatifnya. Predikat itu bukanlah tentang siap dan tidak siap, namun bagaimana aksi nyata dari cara bekerja pemerintahan agar semua tetap berkesinambungan dan selalu berkesinambungan antara kepentingan satu dengan lainnya.
Sebagai cerminan wajah provinsi, Kota Banjarbaru mau tidak mau harus dapat mengimplementasikan dirinya sebagai daerah yang elok, maju, adil, dan sejahtera tanpa mengesampingkan segala dampak dari beragam kebijakan kepentingan dari pusat, daerah, dan dirinya sendiri. Sementara persoalan lingkungan juga menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan agar kepentingan pembangunan tidak lupa berwawasan lingkungan.
Dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kota Banjarbaru menjadi lokasi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup. Pada saat itulah, arahan dan petunjuk lugas seketika membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras agar Kota Banjarbaru benar-benar dapat dibanggakan dengan predikatnya sebagai ibu kota yang mencerminkan Kalimantan Selatan secara tidak langsung.
Meskipun Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memiliki hubungan emosional dengan Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, hal itu bukanlah jaminan mutlak untuk melanggengkan daerah ini meraih Piala Adipura. Dengan kata lain, ada semangat yang dikobarkan pemerintah pusat dan ada rasa optimis yang diberikan kepada Banjarbaru untuk membuat wajah ibu kota benar-benar patut dibanggakan atas kepeduliannya terhadap lingkungan.
Kobar semangat dan optimisme Menteri Lingkungan Hidup itu pun diikrarkan pada peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Ini adalah tanda awal garis start untuk membenahi Banjarbaru dengan semangat gotong royong antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga pada tatanan di level kemasyarakatan. Semua bergerak dalam tujuan sama: menuntaskan persoalan lingkungan, termasuk persoalan sampah.
Pada sistem birokrasi di Pemerintahan Kota Banjarbaru, persoalan lingkungan menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sejumlah strategi yang disusun dalam banyak program mulai dikebut dengan intens. Di bawah kepemimpinan Wali Kota ELH, Dinas Lingkungan tak lagi sekadar bertugas mempercantik kota—taman dan kebersihan—melainkan sehat secara ekosistem. Semua hal yang berkenaan dengan kemajuan dikemas tegas agar tidak merusak daya dukung alam, sehingga tercipta keadilan lingkungan bagi generasi mendatang.
Pun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, DLH memulai transformasi TPA Guntung Kupang menuju sistem yang lebih maju dan berkelanjutan serta bersesuaian dengan Nawa Cita Pemerintah Pusat terhadap lingkungan. Terdapat pula penambahan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan, serta Mitigasi Perubahan Iklim melalui program Kampung Iklim (Proklim). DLH juga menerapkan beberapa indikator utama seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di dalamnya terdapat Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Lahan.
Strategi lingkungan hidup lainnya juga dilakukan seperti mengintegrasikan konsep Green City ke dalam dokumen tata ruang—pembangunan gedung harus menyertakan sumur resapan dan area tanam—dengan langkah konkret peningkatan IKLH melalui uji petik emisi secara berkala, penanaman pohon di lahan kritis, ditambah pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah ke sungai.
Dalam proses tersebut, pengembangan RTH tematik dan inklusif yang menghadirkan taman bukan sekadar hijau, namun juga ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas juga menjadi konsentrasi utama. Pembangunan ramah lingkungan melalui instrumen Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) ditegaskan sebagai instruksi agar inspeksi lapangan dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan pengembang mematuhi dokumen lingkungan yang disusun.
Menutup langkah serius pemerintahan di bawah kendali Wali Kota ELH, tradisi pengelolaan mulai diubah menjadi lebih maju dengan menggeser paradigma awal yaitu ‘Kumpul-Angkut-Buang’ menjadi ‘Pilah-Pilih-Tabung’. Upaya edukasi masif masuk pada ranah rumah tangga sebagai langkah awal memisahkan sampah organik dan anorganik. Jika sampah organik menjadi kompos atau maggot, maka sampah anorganik disalurkan melalui Bank Sampah.
Rangkaian mata rantai pengelolaan lingkungan dan sampah ini adalah perwujudan aksi nyata bagaimana pemerintah daerah bersama masyarakatnya membuat gerakan dan tradisi baru yang bernilai positif. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kesadaran itu menjadi kesadaran bersama.
Menyukseskan visi-misi Wali Kota ELH, yaitu Banjarbaru EMAS, peran serta masyarakat begitu vital melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) tingkat RT/RW dan gerakan seperti Kilau Emas yang menjadikan pengelolaan sampah sebagai budaya lokal. Dalam proses pengembangan menuju optimalisasi itu bukanlah tanpa tantangan. Salah satunya adalah konsistensi pemilahan di tingkat rumah tangga dan sarana armada pengangkut yang perlu peremajaan.
KOORDINASI, SASARAN, DAN DAMPAK SOSIAL
Narasi tanpa aksi seperti menyantap nasi tanpa lauk dan sayuran. Begitu pula cara pemerintahan bekerja menuju perbaikan dan kemajuan. Sebagai leading sector, DLH mulai masuk ke kawasan padat melalui program perbaikan sanitasi komunal dan pengangkutan sampah terjadwal. DLH juga mengambil peran penting agar pemerintah sukses dalam upaya memberikan layanan kesehatan kepada warganya. Bagi DLH, mewujudkan lingkungan yang bersih adalah upaya menurunkan prevalensi penyakit ISPA dan diare, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka harapan hidup warga Banjarbaru.
Sinergitas DLH dengan Bapperida dalam penginputan data lingkungan juga menjadi andil besar dan basis perencanaan pembangunan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar setiap kebijakan daerah selaras dengan daya tampung alam. Alhasil, IKLH di Banjarbaru mengalami dinamika namun masih tetap terjaga pada kategori Baik.
Lantas kemudian, raihan penghargaan Adipura—jika relevan—dan peningkatan jumlah Bank Sampah unit aktif di masyarakat menjadi kenyataan yang selaras dengan upaya dan langkah nyata pemerintah di lapangan.
Di balik itu semua, kita tak jua dapat menampik bagaimana peran anggaran sebagai material utama pendukung kemajuan atas kecanggihan dan kemutakhiran sarana serta prasarana pengelolaan sampah dan lingkungan. Pemerintah pun terus menjalin hubungan dengan semua elemen yang memiliki arah dan tujuan sama, misalnya melalui dorongan kemitraan melalui CSR perusahaan-perusahaan di Banjarbaru dan juga usulan dari Pokok Pikiran (Pokir) lembaga legislatif.
Pada akhirnya, pemerintahan sekarang yang dipimpin Wali Kota ELH berkeinginan agar Banjarbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat mewujudkan kota ini bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai paru-paru Kalimantan Selatan yang bersih, sehat, nyaman, dan membanggakan.
