Oleh: Rudy Azhary
Sama halnya dengan beberapa pemerintah daerah di Indonesia, Kota Banjarbaru menjadi daerah yang juga terdampak efisiensi anggaran. Anggaran tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp1,7 triliun turun menjadi Rp1,4 triliun. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru menjelaskan bahwa perubahan tersebut memengaruhi sejumlah kebijakan dan program. Meski demikian, di bawah kepemimpinan Wali Kota Erna Lisa Halaby (ELH), Pemerintah Kota Banjarbaru masih tampak melaju dan berupaya menuntaskan setiap bagian pencapaian visi-misi yang menjadi ‘Nawacita’ ELH dan Wartono, yakni Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).Beberapa program prioritas telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 Kota Banjarbaru.
Percepatan itu telah dibuktikan dari capaian dan kerja pemerintah dalam 100 hari kerja Wali Kota ELH di Banjarbaru. Rehabilitasi atau bedah rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu menjadi salah satu langkah nyata bahwa efisiensi anggaran tidak menghentikan laju kebijakan di era kepemimpinan Wali Kota ELH.
Kebijakan pembangunan dengan skala prioritas di tengah efisiensi anggaran adalah pilihan bijak untuk menempatkan hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat pada titik keseimbangan yang terukur. Usai 100 hari kerja ELH, pembangunan infrastruktur jalan strategis, ruang terbuka hijau, penyediaan sarana dan prasarana kemasyarakatan, serta langkah awal pembaruan data sosial masih menjadi fokus pemerintahan agar tetap berkelanjutan dan berkesinambungan.
Dalam berbagai rangkaian kegiatan pemerintahan, kehadiran langsung Wali Kota ELH di lapangan untuk membersamai masyarakat menjadi nilai positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kehadiran pemerintah lintas sektoral. Silaturahmi tersebut bagaikan mata rantai instruksi tersirat untuk memantau sekaligus mengevaluasi jalannya sistem pemerintahan hingga ke akar rumput.
Bersama perangkat birokrasinya, ELH tampak melakukan perombakan besar-besaran pada cara kerja Pemerintah Kota Banjarbaru agar sesuai dengan cita-citanya mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. Pada sektor kesehatan dan sosial misalnya, ELH begitu konsen dengan persoalan stunting, kesehatan warga lintas usia, kesejahteraan penggali kubur hingga masyarakat berkebutuhan khusus.
Pesan berantai dari perempuan pertama yang menjadi Wali Kota dalam sejarah Kota Banjarbaru itu tampak kian mengikat instrumen pemerintah secara berjenjang. Tanpa pandang bulu, instruksi lugas ELH mengenai lingkungan, kebersihan, kesehatan, dan pendidikan menjadi “asupan bergizi” bagi para perangkatnya.
Lagi-lagi, ELH membuktikan keseriusannya sebagai seorang pemimpin yang tidak sekadar memberi perintah melalui tongkat komando birokrasi, melainkan melalui instruksi dalam banyak wujud. Salah satu buktinya adalah ketika ELH turun tanpa ragu untuk menyapu dalam aksi korve bersama semua pihak dan masyarakat demi menumbuhkan tingkat kesadaran akan kebersihan lingkungan. Instruksi itu secara jelas menyiratkan bahwa pemimpinlah yang memberikan contoh kepada mereka yang dipimpinnya. Instruksi tersirat ini memberikan dampak nyata pada perilaku para penggerak roda pemerintahan.
Sementara itu, sistem birokrasi telah bergerak menerjemahkan visi-misi dan program yang dicanangkan, yaitu: mewujudkan infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; mewujudkan sumber daya manusia Banjarbaru yang berakhlak; memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, kolaboratif, dan inovatif; serta mewujudkan transformasi ekonomi yang menyejahterakan. Bahkan, untuk mengoptimalkan waktu, lima belas program dibalut dalam sinergisitas lintas sektoral sebagai langkah percepatan kebijakan.
Program ‘Barakat Gawi Sabarataan’ menjadi program utama—renovasi rumah tidak layak huni—bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua adalah ‘Semangat Bersekolah’, yang realisasinya berupa pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi anak dari keluarga tidak mampu. Ketiga, memelihara dan menjaga kebersihan sungai, drainase, serta upaya pencegahan banjir. Tak ketinggalan pula optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Program selanjutnya (kelima) adalah ‘Sanitasi Aman Sekolah’ dengan merevitalisasi sanitasi di sekolah-sekolah. Keenam, pemberdayaan UMKM melalui pengidentifikasian potensi lokal. Program ketujuh dan kedelapan fokus pada kesehatan dan ekonomi, yaitu penanganan serta pencegahan stunting, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan menekan inflasi melalui operasi pasar murah serta gerakan pangan murah atau Farm Field Day.
Program prioritas selanjutnya adalah memperelok kota dengan merevitalisasi median jalan umum, perbaikan penerangan jalan umum (PJU), penataan kabel jaringan fiber optik, pengolahan sampah, hingga penataan bangunan liar.
Program kesepuluh adalah penanganan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kesebelas, Banjarbaru Bebas Macet. Ketiga belas adalah peningkatan kesejahteraan non-ASN dan masyarakat. Keempat belas adalah program pemberian bantuan sosial kepada para penggali kubur, dan program terakhir atau kelima belas adalah ‘Pelayanan Prima’ melalui peningkatan budaya layanan petugas, optimalisasi anggaran, pembatasan belanja kegiatan yang tidak memiliki output jelas, serta ‘Cepat Tanggap Layanan Kesehatan’ melalui penyediaan sarana kondisi darurat kesehatan di semua kecamatan di Banjarbaru.
