Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby justru langsung menginstruksikan sejumlah langkah strategis, mulai dari efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penertiban aset dan pelayanan publik.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, di Aula Gawi Sabarataan, Senin (8/6/2026).
Rapat dihadiri seluruh jajaran pimpinan daerah, mulai dari staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala SKPD, camat, lurah hingga pimpinan rumah sakit daerah.
Dalam sambutannya, Lisa Halaby menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP sekaligus menuntaskan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang membanggakan, Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ulun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” ujarnya.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan tantangan ke depan tidak semakin ringan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan menggali sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, setiap SKPD tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus mampu mencari peluang peningkatan PAD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penyaluran dana hibah juga menjadi perhatian. Ia meminta setiap usulan hibah dievaluasi secara ketat agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Lisa juga menyinggung dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar yang baru diterima Pemerintah Kota Banjarbaru. Dana tersebut diminta dimanfaatkan secara optimal untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Wali Kota memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur agar tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun.
Ia menegaskan seluruh program pemerintah harus berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran.
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan aset daerah dan administrasi pertanahan juga menjadi fokus perhatian. Wali Kota meminta seluruh aset milik pemerintah segera ditertibkan dan didata ulang agar memiliki kepastian administrasi yang jelas.
Khusus kepada para camat dan lurah, Lisa mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan dokumen pertanahan guna menghindari sengketa lahan di kemudian hari.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” pesannya.
Sementara itu, isu lingkungan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memastikan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat mendukung program pembangunan yang tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Wali Kota berharap seluruh perangkat daerah terus menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi agar target pembangunan dapat tercapai, sekaligus mewujudkan Banjarbaru yang semakin maju, tertib, dan sejahtera.
