Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan tata kelola data pemerintahan melalui penyelenggaraan statistik sektoral yang lebih berkualitas.
Upaya tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Workshop Metadata dan Rekomendasi Statistik Tahun 2026 yang melibatkan perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalsel dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.
Workshop dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.
Mewakili Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan proses bisnis statistik sesuai standar nasional.
“Melalui workshop ini kami ingin membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyusunan metadata yang lengkap dan benar, serta pentingnya memperoleh Rekomendasi Statistik dari Badan Pusat Statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral,” ujarnya.
Menurutnya, data yang dihasilkan pemerintah tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memiliki kualitas, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, penyusunan metadata menjadi salah satu kunci dalam memastikan sebuah data memiliki informasi yang jelas, mulai dari definisi, metode pengumpulan, hingga kualitas data tersebut.
Selain itu, metadata juga berperan dalam mencegah terjadinya pengumpulan data yang sama oleh perangkat daerah berbeda.
“Metadata yang baik mampu mencegah duplikasi pengumpulan data antarperangkat daerah. Metadata juga menjadi elemen penting untuk menghasilkan statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan sesuai amanat Satu Data Indonesia,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Kalsel berharap kualitas data pembangunan daerah semakin meningkat dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Peningkatan kualitas statistik sektoral juga diharapkan dapat memperkuat nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diyang Gita Cendekia, menegaskan metadata dan rekomendasi statistik merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola data pemerintahan yang berkualitas.
“Metadata bukan sekadar pelengkap, melainkan identitas dari sebuah data. Melalui metadata yang baik, pengguna dapat memahami definisi, metode, hingga kualitas data yang digunakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Rekomendasi Statistik dari BPS menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kegiatan statistik sektoral berjalan sesuai standar dan tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi.
“Kami berharap sinergi antara BPS, Diskominfo sebagai Walidata, dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat agar data yang dihasilkan semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan penguatan statistik sektoral tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sistem data pemerintahan semakin efektif, efisien, dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
