Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mendorong masyarakat untuk tidak lagi berpikir bahwa penanggulangan bencana hanya dilakukan setelah musibah terjadi. Kesiapsiagaan dan kemampuan mengenali risiko dinilai harus dibangun jauh sebelum bencana datang.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan literasi kebencanaan sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai ancaman bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mengatakan, wilayah Kabupaten Banjar bersama daerah lainnya di Kalimantan Selatan memiliki kerawanan terhadap sejumlah bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tanah longsor.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (5/8/2026).
Menurut Yudi, kondisi tersebut membuat paradigma penanggulangan bencana perlu diubah. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada penanganan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sejak awal.
“Literasi kebencanaan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, namun dampaknya, terutama risiko korban jiwa maupun kerugian material, dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Yudi.
Ia menegaskan, literasi kebencanaan tidak cukup hanya berupa pengetahuan di atas kertas. Masyarakat harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Mulai dari mengetahui jalur evakuasi, mengikuti simulasi, memahami sistem peringatan dini hingga membangun budaya siaga di lingkungan keluarga dan komunitas.
“Literasi kebencanaan bukan sekadar teori, melainkan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, simulasi mandiri, peringatan dini, serta budaya siaga bencana di lingkungan keluarga dan komunitas,” tegasnya.
Pemkab Banjar juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Sejumlah program pengurangan risiko bencana terus didorong, di antaranya Desa Tangguh Bencana (Destana), pembinaan relawan siaga serta peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Yudi turut mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI yang telah menggelar sosialisasi penguatan literasi kebencanaan di Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Sandi Fitria Noor, mengatakan penguatan sistem penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian Komisi VIII DPR RI.
Salah satunya melalui peningkatan literasi kebencanaan dan dukungan terhadap penguatan regulasi, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menurut Sandi, penguatan peran BPBD juga menjadi hal penting karena lembaga tersebut berada di garis depan dan berhadapan langsung dengan masyarakat ketika bencana terjadi.
“Khusus di Kalsel, kita dihadapkan pada ancaman banjir dan karhutla. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana,” katanya.
Ia menilai kesiapsiagaan tidak boleh hanya muncul ketika musim bencana tiba. Kesadaran tersebut harus menjadi kebiasaan yang dibangun secara terus-menerus.
“Secara umum kita harus menjadi bangsa yang tangguh dan siap menghadapi setiap ancaman bencana. Inilah semangat yang harus kita tanamkan bersama, bahwa keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang,” pungkasnya.
