POLEMIK DAPUR UMUM BANJIR BANJAR, DPRD INGATKAN PEJABAT JAGA PERNYATAAN
Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani dampak banjir di Kabupaten Banjar dinilai wajar, namun cara penyampaiannya kepada publik menjadi faktor penting agar tidak memicu polemik baru di tengah penderitaan warga.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Helda Rina, yang menekankan pentingnya komunikasi yang empatik dari para pejabat publik saat masyarakat sedang berada dalam kondisi sulit akibat bencana.
Menurut Helda, banjir yang melanda sejumlah wilayah bukan hanya persoalan teknis penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut sensitivitas sosial dan psikologis warga terdampak. Karena itu, setiap pernyataan pejabat publik perlu disampaikan secara bijak dan menenangkan.
“Situasi bencana membutuhkan empati. Penyampaian informasi harus menyejukkan, bukan justru menambah kegelisahan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banjar itu, Rabu (7/1/2026).
Ia menilai, keterbatasan anggaran maupun sumber daya pemerintah daerah merupakan realitas yang dapat dipahami masyarakat. Namun, keterbatasan tersebut sebaiknya dijelaskan secara proporsional tanpa menimbulkan kesan bahwa warga menjadi pihak yang disalahkan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah rasa dipahami dan diajak bersama-sama menghadapi musibah,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menjelaskan bahwa dapur umum difokuskan untuk warga paling terdampak dan para pengungsi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Siaga Bencana dan Penanggulangan Bencana di Aula Barakat Lantai II Pemkab Banjar, Selasa (6/1/2025).
“Kita mendukung dapur umum, namun kemampuan pemerintah ada batasnya. Karena itu, bantuan tidak bisa diberikan terus-menerus kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian,” ujar Erny.
Saat ini, dapur umum tingkat kecamatan masih beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara di Kecamatan Martapura Barat, dapur umum mendapat dukungan dari Brimob Polda Kalimantan Selatan dengan suplai logistik dari Pemkab Banjar.
Adapun penghentian sementara dapur umum di Kecamatan Martapura Timur yang sempat menuai keluhan warga, ditegaskan Erny dilakukan secara bergilir demi menjangkau wilayah terdampak lainnya.
“Kita melayani banyak kecamatan. Jadi bantuan harus bergantian agar bisa merata,” jelasnya.
Selama lima hari beroperasi, dapur umum Martapura Timur memproduksi sekitar 6.000 bungkus nasi per hari dengan kebutuhan beras mencapai satu ton per hari. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan warga yang benar-benar kehilangan akses ekonomi selama banjir.
