Editor: Rudy Azhary |
Jakarta, suratkabardigital.com – Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, Kamis (22/10/2026), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPKAD) Tahun 2026, di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta. Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran kementerian, lembaga, kepala daerah, perwakilan industry jasa keuangan, dan direksi OJK. Salah satu yang menjadi perhatian Wali Kota adalah perluasan akses keuangan menjadi salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menurut Wali Kota Erna Lisa Halaby, keikutsertaan Pemerintah Kota Banjarbaru pada forum nasional tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiyaan productid bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
Perluasan akses keuangan tersebut, dinilai Wali Kota, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Selain itu untuk mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Dengan harapan akses pembiayaan kian terbuka, literasi keuangan meningkat, dan pelaku UMKM yang mampu berkembang usahanya semakin meningkat.
Selain itu, hasil Rakornas ini bagi Pemerintah Kota Banjarbaru menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Fokusnya meliputi akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemko Banjarbaru berharap akses keuangan tak hanya sekadar menjadi layanan formal, tetapi menjadi instrument untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, upaya itu sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil dan Sejahtera).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Langkah tersebut menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan, tak hanya pada perluasan akses layanan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Pada kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus- Oktober 2026. Pembiayaan itu menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
Rakoornas tersebut juga menyoroti perkembangan pembentukan sebanyak 552 TPKAD yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat memperkuat koodinasi lintas sektor agar layanan dan pembiayaan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat. #Rd
