Banjarbaru, Suratkabardigital.com – Pemerintah Kota Banjarbaru terus berkomitmen agar tata kelola data semakin akurat dan berkualitas. Ketersediaan data yang kurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggunjawabkan tersebut merupakan faktor kunci penentu arah kebijakan serta evaluasi pembangunan di Kota Banjarbaru. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Diskominfo Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bertajuk Literasi Pembinaan Statistik Sektoral. Kegiatan tersebut dilaksanakan salama empat hari, dimulai sejak 27 Oktober hingga 5 November 2026. Sejumlah satuan perangkat daerah (SKPD) terpilih diproyeksikan sebagai calon lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sekotral atau disingkat EPSS.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Banjarbaru, Krisman, menjelaskan pentingnya konsistensi dan kualiats data dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggunjawabkan adalah kuncinya.
“Tantangan sesunggunya bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi bagaimana memastikan data tersebut benar-benar berkualitats, diperbarui secara berkala, serta terintegrasi antar perangkat daerah guna untuk mendukung pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan Kota Banjarbaru,” kata Krisman.
Menurutnya, tata kelola yang berkualitas dan tepercaya merupakan faktor kunci penentu kebijakan serta evaluasi pembangunan Banjarbaru di masa depan.
Pada hari pertama pelaksanaan dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, kemudian di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, kegiatan berlanut pada 4 November 2026 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarbaru, serta ditutup pada 5 November di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Kegiatan ini adalah wujud komitmen bersama Diskominfo dengn BPS Kota Banjarbaru guna memperkuat kapasitas literasi statistic bagi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Kegiatan pembinaan itu, penyelenggaran data mengadopsi kerangka kerja standar Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Melalu penerapan kerangka GSBPM tersebut, seluruh pengelolaan data sektoral kini terkoodinasi secara terpadu demi menjamin akurasi, validasi dan keandalan data yang dihasilkan. Data yang presisi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pembinaan ini, masih kata Krisman, Diskominfo dan BPS mengajak seluruh instansi pemerintah untuk merapatkan barisan dan terus mendukung terwujudnya ekosistem data yang terintegrasi. (Adv/Rudy Azhary, red)
