HARGA GAS LPG 3 KG MELONJAK, EMI PERTANYAKAN KARTU PENGENDALI GAS
![D4B06528-AD38-4916-A499-836F924E753D-1024x768 HARGA GAS LPG 3 KG MELONJAK, EMI PERTANYAKAN KARTU PENGENDALI GAS](http://suratkabardigital.com/wp-content/uploads/2022/08/D4B06528-AD38-4916-A499-836F924E753D-1024x768.jpeg)
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Lonjakan harga lebih dari 100 persen, Gas PLG 3 Kilogram saat ini di Kota Banjarbaru menjadi banyak keluhan masyarakat. Harga gas 3 Kilogram yang semula berada dikisaran Rp 18 ribu hingga Rp19 ribu per tabung, naik menjadi Rp 50 ribu hingga Rp 55 ribu per tabung.
Persoalan tersebut mendapat respon dari Wakil Ketua Komisi lll DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari. Dirinya mengatakan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan oleh Dinas Perdagangan dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina.
“Masalah ini bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti jumlah kuota gas tersebut, tinggal dari Disdag berkoordinasi dengan Pertamina terkait jumlah data penerima kartu pengendali gas yang dibuat oleh Disdag,” ucapnya. Kamis (25/8/2022).
Jika dalam pendataan tersebut sudah jelas dan tepat sasaran, lanjutnya, maka jumlah kouta tersebut sama sekali tidak ada masalah. Jika demikian, maka masalah tersebut terletak di mekanisme pendistribusian.
![D5BB0C02-F9D2-4B8C-AA80-59756CD34EB0 HARGA GAS LPG 3 KG MELONJAK, EMI PERTANYAKAN KARTU PENGENDALI GAS](http://suratkabardigital.com/wp-content/uploads/2022/08/D5BB0C02-F9D2-4B8C-AA80-59756CD34EB0.jpeg)
“Pertamina juga harus melakukan pemeriksaan terhadap pangkalan-pangkalan gas yang ada, jangan sampai gas tersebut dijual belikan ke toko-toko lain, yang menyebabkan permainan harga sehingga sangat melonjak,” katanya.
Masih kata Emi, jika memang benar terjadi adanya pangkalan yang curang, maka harus adanya sanksi atau tindakan tegas agar menjadi pembelajaran bagi mereka.
Menurut Emi, jika memang Banjarbaru sudah mempunyai kartu kendali gas, maka seharusnya permasalahan lonjakan harga seperti ini tidak akan terjadi
“Pengguna gas 3 kilogram yang semestinya mungkin masih banyak yang tidak ikut terdata, seperti kios kecil atau PKL, seharusnya mereka ikut di kuota tersebut, agar mereka tidak mengambil kouta yang untuk masyarakat tidak mampu,” ujarnya. (Randi, Rudy Azhary, Red)