Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman siber.
Forum tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kamis (12/3/2026), sekaligus membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar lembaga terkait.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya potensi ancaman terhadap sistem digital pemerintah.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu sistem aplikasi dan website kita juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu hanya uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal tentu harus kita waspadai bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat.
Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Artinya secara tim respon cepat kita sudah memiliki jaringan di seluruh daerah. Namun tentu saja masih banyak pekerjaan rumah ke depan, terutama terkait penguatan sumber daya, fasilitas, serta optimalisasi sistem yang ada,” jelasnya.
Muhamad Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin masif berpotensi menimbulkan gangguan tidak hanya pada sistem informasi pemerintahan, tetapi juga terhadap stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.
Karena itu, Diskominfo Kalsel mendorong terbentuknya forum lintas instansi yang dapat melakukan identifikasi dini serta koordinasi cepat jika terjadi ancaman terhadap sistem informasi pemerintah.
“Melalui forum ini kita ingin menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing instansi. Nantinya hal tersebut akan dirumuskan menjadi butir-butir kesepahaman dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tahap awal atau brainstorming untuk membahas konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel juga telah menyiapkan sejumlah draf yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan.
Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan siber di daerah.
“Harapannya nanti kita dapat membentuk tim terpadu yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, bahkan bisa saja disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan sehingga memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, mengungkapkan bahwa jumlah serangan siber di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.
Berdasarkan data pemantauan, pada Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber. Sementara pada Januari tercatat 11.617 serangan dan pada Februari sebanyak 9.663 serangan.
“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ke depan tidak akan terjadi lonjakan kembali. Ancaman siber tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Diskominfo Kalsel juga melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.
Sucilianita menyebutkan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong pembentukan forum komunikasi keamanan informasi di daerah.
“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi mengenai langkah-langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Melalui inisiasi Forkom KAMI ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat membangun sistem keamanan informasi yang lebih terintegrasi serta memperkuat ketahanan siber daerah demi mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman dan berkelanjutan.
