Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Kolaborasi Bidang Sosial dan Kesehatan Tahun 2026 yang digelar di Aula H. Maksid Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel, Fahrurazi, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakan Fahrurazi, ditegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan sekaligus pembangunan sumber daya manusia. Seseorang dinilai sehat tidak hanya bebas dari penyakit fisik, tetapi juga memiliki kondisi mental yang baik sehingga mampu berpikir jernih, mengelola emosi, bekerja secara produktif, dan berperan aktif di tengah masyarakat.
Sekda juga mengingatkan bahwa berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dari delapan penduduk dunia hidup dengan gangguan mental. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang juga dihadapi Indonesia sehingga memerlukan upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara berkelanjutan.
Komitmen pemerintah dalam pelayanan kesehatan jiwa, lanjutnya, telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta aturan turunannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat.
Karena itu, Sekda menilai penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan.
Sinergi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Biro Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Rumah Sakit Jiwa, BPJS Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Tim Penggerak PKK, organisasi profesi, pemerintah kabupaten/kota, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap seluruh pihak memiliki kesamaan persepsi, pembagian peran yang jelas, serta menyusun langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan secara terpadu di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, serta merumuskan solusi konkret untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa di daerah.
“Apabila seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dapat bekerja secara kolaboratif, maka cita-cita mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, inklusif, produktif, dan sejahtera akan semakin mudah kita capai,” demikian pesan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibacakan Fahrurazi.
