Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan mulai mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif dan inovatif. Melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026, para pejabat administrator didorong tidak hanya belajar teori kepemimpinan, tetapi juga menghadirkan aksi perubahan yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
Pelatihan yang dibuka bersamaan dengan Pelatihan Penyusutan Arsip Tahun 2026 itu berlangsung di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7/2026), dan diikuti peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal.
Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan birokrasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
“Saya harapkan pelatihan ini dapat menjadi momentum bagi saudara dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi teknis maupun manajerial dalam jabatan administrator. Pejabat administrator diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam perbaikan pelayanan publik pemerintah,” ujarnya.
Faried menegaskan, konsep utama yang dibangun dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah kepemimpinan adaptif, yakni kemampuan pemimpin untuk merespons perubahan secara cepat sekaligus melahirkan inovasi bagi organisasinya.
“Pemimpin yang adaptif merupakan tipe kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Perubahan berlangsung sangat cepat sehingga aparatur harus mampu beradaptasi dan menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan, setiap peserta diwajibkan menghasilkan aksi perubahan yang benar-benar diterapkan di unit kerja masing-masing, bukan sekadar memenuhi persyaratan kelulusan.
“Hal terpenting dalam pelatihan ini adalah bagaimana aksi perubahan yang dikerjakan peserta dapat direalisasikan dengan baik dan diimplementasikan di unit kerjanya masing-masing. Aksi perubahan tersebut bukan hanya menjadi syarat administrasi, tetapi menjadi bagian dari pembangunan aparatur pemerintah yang berkualitas menuju good governance,” tegasnya.
Selain penguatan kepemimpinan, BPSDMD juga menggelar Pelatihan Penyusutan Arsip sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Menurut Faried, pengelolaan arsip elektronik menjadi fondasi penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena berperan sebagai memori organisasi sekaligus bukti autentik setiap kebijakan pemerintah.
“Implementasi SPBE bukan hanya sekadar digitalisasi dokumen, tetapi merupakan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara benar agar tetap memiliki struktur, konteks, serta terjamin autentisitasnya,” ungkapnya.
Ia berharap pelatihan tersebut mampu melahirkan arsiparis yang profesional dan mendukung modernisasi birokrasi di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Kalsel, Mahdiansyah, menjelaskan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III diikuti 40 peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal dengan metode blended learning yang berlangsung hingga 25 September 2026.
Peserta akan mengikuti tahapan pembelajaran mandiri, e-learning, pembelajaran klasikal, studi lapangan, implementasi aksi perubahan di instansi masing-masing, hingga evaluasi hasil implementasi.
Di sisi lain, Pelatihan Penyusutan Arsip yang berlangsung pada 6–13 Juli 2026 diikuti 30 peserta dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat kompetensi pengelolaan arsip dinamis sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Melalui dua pelatihan tersebut, BPSDMD Kalsel berharap lahir aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memimpin perubahan, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, efektif, dan akuntabel.
