Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Warga yang membutuhkan bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa. Ia meminta pemerintah memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Sorotan tersebut mencakup penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, hingga program bantuan sosial lainnya. Menurut Siska, pembaruan data dan verifikasi langsung diperlukan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
Siska mengatakan, persoalan penyaluran PKH yang menjadi keluhan masyarakat telah dikoordinasikan dengan Wali Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Sosial, dan lurah terkait.
Langkah itu dilakukan untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi warga sekaligus memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat mendapat tindak lanjut.
“Persoalan PKH ini sudah saya koordinasikan kepada Wali Kota, Kepala Dinas Sosial, dan lurah terkait. Saya berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan dan pengecekan data, agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak terlewat dari perhatian pemerintah,” ujar Siska.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti pengelompokan kesejahteraan masyarakat atau desil dalam basis data sosial ekonomi. Menurutnya, data yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya berpotensi memengaruhi penentuan sasaran bantuan.
Ia meminta instansi terkait melakukan pembaruan data melalui prosedur resmi, disertai pemeriksaan kondisi faktual masyarakat.
“Jangan sampai warga yang kehidupannya benar-benar sulit justru tercatat dalam desil yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Data harus terus diperbarui melalui mekanisme resmi dan didukung verifikasi kondisi di lapangan,” tegasnya.
Menurut Siska, persoalan ketepatan data tidak hanya perlu diperhatikan dalam program PKH. Penyaluran bantuan pangan beras dan bantuan pemerintah lainnya juga perlu dievaluasi agar berjalan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Ia menilai, proses pendataan, pengusulan calon penerima, hingga penyaluran bantuan harus dilakukan secara transparan. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi sesuai mekanisme masing-masing program.
“Bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Kita ingin memastikan tidak ada warga yang berhak justru terabaikan akibat data yang belum diperbarui atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Liang Anggang, Siska menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian meskipun dirinya bertugas di Komisi III DPRD Banjarbaru.
Ia menyebut penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif. Karena itu, keluhan mengenai bantuan sosial perlu dikawal agar mendapat kejelasan dari instansi terkait.
“Meskipun saya bertugas di Komisi III, saya tetap memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Persoalan kesejahteraan warga adalah kepentingan bersama yang harus kita kawal,” ungkapnya.
Siska berharap koordinasi yang telah dilakukan bersama pemerintah kota dan perangkat wilayah tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada pemeriksaan data serta tindak lanjut yang jelas.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan setiap laporan masyarakat mendapat perhatian sesuai prosedur yang berlaku.
“Saya tidak ingin hanya menyampaikan keluhan masyarakat. Saya ingin setiap temuan mendapatkan perhatian, ditindaklanjuti, dan dikawal sampai ada kejelasan. PKH, bantuan beras, dan bantuan sosial lainnya harus benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
