Oleh: Rudy Azhary
Wakil Wali Kota Wartono telah menyatakan diri mundur dari jabatannya dan tak lagi mendampingi Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby. Mundurnya politikus PDI Perjuangan itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru ke-2 Masa Sidang Tahun 2026–2027, Selasa (3/11/2026), oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial. Meski telah diumumkan dan disetujui oleh DPRD Kota Banjarbaru dalam rapat paripurna, masih ada proses atau tahapan administratif sebelum resmi ditetapkan.
Kabar dan berita pengunduran diri Wartono pun ramai diperbincangkan serta memunculkan beragam pertanyaan. Siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru? Atau, adakah keputusan politik tersendiri oleh Erna Lisa Halaby dalam perjalanan karier politiknya? Terlepas dari beragam analisis dan sudut pandang politik, dalam tulisan ini saya mencoba menelaah lebih dalam dari sekian peristiwa politik yang terjadi di Banjarbaru.
Sejak ditetapkan dan dilantik pada 21 Juni 2025 lalu sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby dan Wartono—pasangan dengan visi-misi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera)—telah bersama-sama menjalankan roda pemerintahan. Hingga pada akhirnya, agenda pemerintahan yang menjadi panggung politik Wartono sebagai Wakil Wali Kota dapat dikatakan tidak begitu terlihat. Fungsi jabatan itu kerap kali diisi oleh pejabat birokrasi sebagai utusan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam banyak rangkaian agenda resmi pemerintahan. Dalam arti lain, ketidakhadiran Wartono sebagai Wakil Wali Kota tidak membuat roda pemerintahan terhenti. Sistem birokrasi telah menyediakan banyak fungsi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai Wali Kota, Erna Lisa Halaby memiliki Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Hukum dan Politik, Asisten I (bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Asisten II (bidang Perekonomian dan Pembangunan), serta Asisten III (bidang Administrasi Umum).
Selain para staf ahli dan asisten, setidaknya ada 16 kepala dinas dan 6 kepala badan yang menjadi rantai penghubung roda pemerintahan untuk mewujudkan Banjarbaru yang adil, maju, elok, dan juga sejahtera. Bahkan, dalam menjalankan kekuasaannya, Wali Kota Erna Lisa Halaby terbantukan dengan tiga orang yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Wali Kota. Ketiga tenaga ahli tersebut berfungsi untuk membantu Wali Kota melakukan percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (TAP2D).
Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah keberadaan para anggota dewan di Gedung DPRD Kota Banjarbaru. Fakta yang tidak terbantahkan ialah Erna Lisa Halaby mendapatkan dukungan dari 13 partai politik pengusung pada saat Pilkada 2024 lalu. Dalam perjalanannya, hampir tidak ada polemik atau gesekan berarti dalam hubungan kelembagaan antara Wali Kota Erna Lisa Halaby sebagai eksekutif dengan lembaga legislatif.
Kembali tentang pengunduran diri Wartono lantaran kondisi kesehatan, idealnya posisi kekosongan Wakil Wali Kota memiliki peran penting dalam banyak kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru. Apakah kekosongan itu akan segera terisi atau tetap dijalankan seperti saat ketidakoptimalan itu terjadi selama ini? Wali Kota adalah jabatan politis. Pertimbangan untuk melangkah, bersikap, dan mengambil keputusan politik menjadi hal yang tidak dapat dilakukan dengan cara terburu-buru (grasak-grusuk).
Siapa Figur yang Pantas Mengisi Kekosongan Jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru?
Selain taat akan peraturan penyelenggaraan pemerintahan, dalam mengambil setiap kebijakan—baik birokrasi maupun politik—diperlukan pertimbangan matang, termasuk kenyamanan berkomunikasi agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan jalurnya untuk mewujudkan visi-misi dalam lima tahun kepemimpinan. Hemat kata, semua memiliki peluang yang sama jika jabatan tersebut memang diperlukan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan.
Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota seperti saat ini, sebagai Wali Kota, setidaknya Erna Lisa Halaby memerlukan sosok figur pengganti Wartono yang dapat membantunya dalam banyak hal. Di antaranya adalah sosok yang paham dengan karakteristik pemerintahan Kota Banjarbaru, yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok: aparatur sipil negara (ASN) dari STPDN, APDN, IPDN, CPNS, hingga pegawai berstatus PPPK. Selain memahami dinamika birokrasi, diperlukan pula sosok yang dapat menjalin dan menjaga stabilitas hubungan antarlembaga pada saat kebijakan politis diambil. Figur tersebut setidaknya memiliki kedekatan atau bahkan hubungan emosional yang baik dengan para anggota dewan.
Yang tak boleh luput dari pertimbangan khusus adalah figur dan sosok itu memiliki rekam jejak yang baik serta diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan birokrasi maupun politik yang diambil sebagai sikap Pemerintah Kota Banjarbaru benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Banjarbaru. Perlu diingat bersama bahwa pemerintahan diselenggarakan semata-mata untuk melayani kepentingan masyarakat itu sendiri.
Apakah peluang itu juga terbuka bagi partai politik, khususnya partai pengusung Erna Lisa Halaby? PDI Perjuangan adalah partai yang pada saat itu diketuai oleh Wartono ketika berpasangan dengan Erna Lisa Halaby pada Pilkada Banjarbaru 2024 lalu. Lantas, bagaimana dengan reaksi terhadap peluang partai pengusung lainnya? Ada dua partai di DPRD Kota Banjarbaru yang memiliki perolehan kursi terbanyak dan merupakan bagian dari partai pengusung, yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra. Tentu saja, secara politik, momentum ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Begitu pula dengan partai pengusung yang memiliki jumlah kursi di urutan berikutnya. Ruang politik terbuka lebar bagi para kader atau delegasi partai pengusung untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota.
Di sisi lain, dalam pemerintahan, keseimbangan dinamika politik juga patut diperhitungkan. Peluang jabatan Wakil Wali Kota bisa jadi terbuka dari kalangan di luar kader atau delegasi partai politik pengusung. Tak dapat dipungkiri, status Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan bagian dari kekuasaan di kota ini sebagai sebuah hal yang prestisius. Oleh karena itu, selain kalangan internal partai, ruang tawar dan ketertarikan ini juga meluas ke lingkaran para pengusaha atau tokoh publik lainnya di luar partai politik yang turut meminati panggung kekuasaan tersebut.
Dari peristiwa sejarah politik yang terjadi di Kota Banjarbaru, Wartono adalah sosok tokoh yang juga memberikan andil dalam banyak hal dan kebijakan. Sebelum menemani Erna Lisa Halaby, Wartono telah mengabdikan dirinya dari gedung DPRD sebagai anggota dewan hingga menjabat di unsur pimpinan. Dalam kariernya, Wartono memiliki hubungan baik yang terjaga dengan banyak unsur dan lapisan masyarakat. Terlepas dari rasa suka atau tidak suka terhadap dirinya, Wartono adalah bagian dari perkembangan dan kemajuan Kota Banjarbaru selama ini. Terima kasih, sehat selalu.
