Banjarbaru, Suratkabardigital.com – Bertempat di Ruang Tamu Utama Wali Kota, Jumat (20/11/2026) pagi, Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Banjarbaru melaksanakan penandatanganan Adendum I Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum di wilayah Kota Banjarbaru. Penandatangan dilakukan Wali Kota Banjarbaru bersama Ketua Organda Kota Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengatakan melalui MoU ini Pemerintah Kota Banjarbaru mendukung Organda untuk meremajakan armada, mengingat armada sebelumnya belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Untuk angkutan pelajar, Organda dapat meng-cover (mencakup) juga sebagai angkutan umum di Kota Banjarbaru. Sebelumnya, armada menjadi catatan karena berdasarkan pemeriksaan belum sesuai dengan standar. Agar tidak terjadi kecemburuan dari pihak lain, tetap rangkul dan ajak bersama-sama. Di luar hal itu, ulun (saya, red) tidak mau ada pengurus yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, bantuan Pemko Banjarbaru dalam hal peremajaan unit armada kepada Organda Kota Banjarbaru ini merupakan amanah yang harus dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Organda diminta berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut agar memberikan manfaat bagi para pelajar dan masyarakat di Kota Banjarbaru.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Sartono, menambahkan bahwa dalam MoU tersebut telah disepakati layanan angkutan umum di Banjarbaru mencakup angkutan pelajar maupun angkutan umum. Ada beberapa pasal yang direvisi, yakni yang sebelumnya hanya melayani angkutan pelajar gratis, kini juga melayani angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Perhubungan.
“Organda harus memenuhi SPM Kementerian. Ada 23 SPM yang harus dipenuhi berdasarkan Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek,” ujar Sartono
Dijelaskan Sartono, 23 poin SPM tersebut di antaranya mencakup jenis armada, identitas kendaraan, peralatan kesehatan, informasi tanggap darurat, sabuk keselamatan, larangan merokok, hingga fasilitas pendingin ruangan (AC).
“Namun di luar SPM itu, secara hukum juga perlu dipenuhi kepemilikan SIM dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kami akan melakukan tes urine bagi pengemudi (driver) yang akan mengoperasikan armada,” ujar Sartono, didampingi Pelaksana Teknis Dishub Kota Banjarbaru, Aqila Fadiya Haya. (Adv/Rudy Azhary, red)










































