KABUPATEN BANJAR, Suratkabardigital.com – Pemanfaatan kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar masih membutuhkan penataan dan kepastian legalitas. Pemerintah Kabupaten Banjar kini berupaya menyusun arah pengembangan melalui dokumen Integrated Area Development (IAD) atau Pengembangan Wilayah Terpadu Perhutanan Sosial.
Dokumen tersebut disiapkan sebagai landasan untuk mengintegrasikan program pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga mitra pembangunan dalam mengembangkan potensi ekonomi di sekitar kawasan hutan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Dokumen IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea di Aula Kantor Bapperida, Martapura, Kamis (5/11/2026).
Mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Yudi mengatakan Kabupaten Banjar memiliki sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber ekonomi masyarakat.
Di antaranya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Merapi Jaya, Kelompok Tani Hutan (KTH) Warna Lestari di Desa Sungai Pinang, KUPS Kayu Manis, KUPS Kemiri RTHD di Desa Paramasan Atas, serta KUPS HABK Meratus Jaya RTHD Limpaho di Desa Paramasan Bawah.
Menurutnya, potensi hasil hutan, termasuk kayu manis dan kemiri, perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, pengembangan ekonomi tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan lokal, serta keberlanjutan sumber daya alam.
“Potensi hasil hutan, hutan kayu dan usaha produktif masyarakat perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan kelestarian hutan, kearifan lokal, dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujarnya.
Yudi mengakui, penyusunan dokumen IAD juga penting sebagai bahan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan.
Sebab, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penataan dan kepastian legalitas agar pemanfaatannya dapat dilakukan masyarakat secara sah.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa menyusunnya dalam dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan, sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara legal, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” jelasnya.
