KABUPATEN BANJAR, Suratkabardigital.com – Perlindungan data pemerintahan tidak lagi sekadar persoalan teknis teknologi informasi. Di tengah meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan publik, keamanan informasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperkuat pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) mulai memperkuat kesiapan keamanan siber di lingkungan perangkat daerah melalui sosialisasi Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).
Kegiatan yang melibatkan perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut berlangsung di Aula Barakat Martapura, Kamis (12/11/2026).
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menegaskan, keamanan data pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, informasi yang dikelola pemerintah tidak hanya menyangkut kepentingan administrasi, tetapi juga data penting milik masyarakat.
Menurutnya, penerapan IKASANDI menjadi langkah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kematangan tata kelola keamanan siber serta persandian di lingkungan Pemkab Banjar.
Instrumen yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebut mencakup sejumlah aspek penilaian, mulai dari tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan hingga penerapan persandian atau kriptografi.
“Melalui instrumen ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kesiapan dan kematangan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKISP Kabupaten Banjar Faisal menjelaskan, sosialisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman SKPD, terutama perangkat daerah yang memiliki dan mengelola aplikasi pemerintahan.
Ia menyebut, pengukuran IKASANDI juga berkaitan dengan pemenuhan indeks yang menjadi tuntutan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada 2026.
“Untuk tahun 2026 ini ada indeks yang harus kita penuhi sesuai permintaan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Faisal berharap, seluruh peserta tidak hanya memahami indikator penilaian, tetapi juga menerapkannya dalam pengelolaan sistem informasi di masing-masing perangkat daerah.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah penguatan sistem persandian dan penggunaan kata sandi (password) yang aman untuk mencegah akses tidak sah terhadap informasi pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut, materi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Suci Lianita Akbar memaparkan pentingnya pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah. Sementara Abdul Hafizh menyampaikan materi teknis pengukuran menggunakan instrumen IKASANDI.
