by

SEKDA BANJARBARU MEMBUKA RAKOR  MSCP KPK RI TAHUN 2026 DI BALAI KOTA

banner 468x60

Banjarbaru, Suratkabardigital.com – Inspketorat Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengisian Data Monitoring, Controling, Surveillance for Prevelention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Tahun 2026, Selasa (17/11/2026), di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru. Rakor dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, dan dihadiri perwakilan masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pada rapat tersebut, selain fokus pada koordinasi pemenuhan dokumen, juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progress pengisian data MCSP yang telah berlangsung di masing-masing SKPD.

banner 336x280
WhatsApp Image 2026 11 17 at 10.35.17 1 768x432 1 1

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan transformasi tata kelola pemerintahan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP merupakan langkah progresif yang menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan lebih tajam, serta dampak nyata dalam mencegah praktik korupsi.

Ia mengingatkan, urusan pencegahan korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri atau hanya menjadi beban perangkat daerah tertentu, melainkan membutuhkan transparansi, kepedulian, dan kerjasama seluruh SKPD. Sekda juga menegaskan sikap terhadap perangkat daerah yang kurang responsive dalam proses evaluasi dan pemenuhan data tersebut.

“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespon atau tidak mendukung pelaksanaan MSCP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menekankan tiga poin penting untk segera ditindaklanjut oleh seluruh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP Tahun 2026, yakni komitmen dan tepat waktu, memastikan indikator dan rencana aksi MSP dipenuhi secara akurat, substansial, dan tepat waktu sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Poin kedua, masih kata Sekda, memastikan gunsi pengawasan internal berjalan optimal melalui verifikasi dan pedampingan yang terarah kepada seluruh perangkat daerah pengampu, sehingga setiap persoalan teknis maupun administrative dapat segera ditangani tanpa menghambat pemenuhan indikator.

Ketiga, implementasi nyata di lapangan, yaitu menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani. Sehingga, dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Seluruh perangkat daerah, diingatkan Sekda, memberi perhatian serius terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan sesuai ketentuan. Dengan harapan, rakor dan evaluasi mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan capaian indeks integritas Kota Banjarbaru pada tahun ini. (Adv/Rudy Azhary, red)

banner 336x280