Banjarbaru, SuratKabarDigital.com — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tak ingin persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hanya menjadi urusan pemerintah dan tim pemadam. Organisasi petani tersebut menyatakan siap mengerahkan kader hingga jajaran daerah untuk ikut membantu relawan yang selama ini berjibaku di tengah ancaman kabut asap.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, H. Abdul Kadir Karding, saat menghadiri pelantikan DPC dan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI se-Kalimantan Selatan di salah satu hotel Banjarbaru, Minggu (20/9/2026) sore.
Karding menegaskan, konsolidasi organisasi di Kalsel tidak hanya ditujukan untuk memperkuat struktur internal. HKTI juga diminta mengambil peran konkret menghadapi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya karhutla yang terjadi di tengah kemarau panjang.
“Saya sengaja hadir untuk meyakinkan konsolidasi HKTI berjalan baik. Kerja pertama yang saya tekankan sebagai instruksi adalah HKTI harus ikut mengambil peran aktif membantu masyarakat dan daerah dalam penanganan karhutla,” ujar Karding.
Ia meminta seluruh jajaran HKTI, mulai DPD, DPW hingga DPC, menjalankan langkah nyata di lapangan. Bukan hanya ketika api sudah membesar, tetapi sejak potensi kebakaran mulai terdeteksi.
Langkah tersebut mencakup pencegahan dini melalui sosialisasi dan deteksi potensi titik api, membantu proses pemadaman bersama relawan, termasuk dukungan logistik, serta pendampingan masyarakat setelah bencana untuk memulihkan aspek kesehatan, ekonomi dan sosial.
Karding juga menyoroti kondisi relawan yang selama ini berada di garis depan penanganan karhutla. Menurutnya, tidak sedikit relawan yang harus mengeluarkan biaya sendiri dan menggunakan peralatan seadanya untuk menghadapi kebakaran.
“Banyak relawan dari pihak swasta dan masyarakat yang bertaruh nyawa, patungan biaya, dan pakai alat seadanya untuk padamkan api. Hal-hal seperti ini yang perlu HKTI bantu,” tegasnya.
Komitmen tersebut langsung disambut HKTI Kalsel. Anggota DPR RI yang juga Steering Committee HKTI Kalsel, H. Muhammad Rofiqi, memastikan pihaknya akan ikut memberikan dukungan kepada relawan pemadam karhutla.
Rofiqi mengatakan, kondisi kekeringan dan minimnya hujan dalam beberapa bulan terakhir membuat ancaman karhutla di Kalsel semakin membutuhkan penanganan bersama.
“Kami mendapat instruksi untuk membantu, terutama wilayah Kalsel yang terkena bencana asap. Kita tahu beberapa bulan ini belum ada hujan sama sekali,” katanya.
Pengalaman Rofiqi sebagai pimpinan Relawan Buser 690 Banjar periode 2020–2025 membuat dirinya mengetahui langsung kondisi relawan di lapangan.
Ia menyoroti Kabupaten Banjar yang menurutnya menjadi salah satu wilayah terdampak cukup parah. Di sisi lain, ia menyebut operasional pemadaman selama ini banyak ditopang secara mandiri oleh para relawan.
“Saya tahu kondisi di lapangan bagaimana relawan berjuang tanpa tanda jasa. Kabupaten Banjar itu salah satu yang terdampak paling parah, bahkan tidak mendapat dana sepeser pun dari pusat. Semua yang dilakukan di lapangan adalah dana pribadi dari relawan,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, HKTI Kalsel menyatakan siap memberikan bantuan operasional, meski diakui belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan relawan.
“Kami mendapat arahan dari Pak Sekjen agar ikut juga membantu. Walaupun tidak bisa maksimal, tapi kami pasti akan membantu,” tegas Rofiqi.
Tak Hanya Karhutla, HKTI Soroti Serapan Hasil Panen
Selain karhutla, Karding juga meminta pengurus HKTI mengawal persoalan petani dari sisi hilir, terutama penyerapan hasil produksi lokal.
Menurut dia, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pasar hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan lokal.
Karding menyebut regulasi Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan ruang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap komoditas pangan dari daerah.
“Pemerintah melalui BGN sudah buat aturan agar unit layanan (SPPG) menyerap langsung produksi pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan dari petani lokal,” jelasnya.
Ia meminta pengurus HKTI tidak pasif apabila menemukan kendala dalam proses penyerapan produk petani.
“Jika ada kendala atau penyerapan yang tidak sesuai di lapangan, silakan laporkan. Ketua Umum HKTI juga merupakan Kepala BGN, jadi koordinasinya sangat solid,” ujarnya.
HKTI juga menyatakan terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan serta Kemenko Polkam.
