Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Kalimantan Selatan menorehkan sejarah baru dalam reformasi pelayanan publik tingkat desa. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menerima penghargaan prestisius dari Ombudsman RI atas komitmennya mendorong pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, yang mewakili Gubernur dalam acara Pencanangan Desa Anti Maladministrasi di Desa Awang Bangkal, Kabupaten Banjar.
Tak hanya menjadi seremoni penyerahan penghargaan, momen ini juga ditandai dengan penandatanganan maklumat bersama antara Ombudsman RI dan Pemprov Kalsel. Menariknya, ini adalah kali pertama di Indonesia sebuah desa secara resmi dicanangkan sebagai Desa Anti Maladministrasi.
“Ini bukan hanya simbol, tetapi langkah nyata Kalimantan Selatan untuk menghadirkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan melayani,” ujar Hadi Rahman dalam sambutannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyebut penghargaan ini sebagai buah kerja sama semua pihak. Ia menyampaikan kebanggaan atas pencapaian yang disebutnya sebagai tonggak sejarah reformasi birokrasi di tingkat desa.
“Ini menunjukkan bahwa desa bisa menjadi ujung tombak pelayanan publik yang prima. Kami akan terus mendorong agar seluruh desa di Kalsel dapat mengikuti jejak Awang Bangkal,” tegas Faried, Jumat (1/8/2025).
Gubernur H. Muhidin, melalui Sekda M. Syarifuddin, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah langkah awal untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang bebas dari celah maladministrasi.
“Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan. Kami berkomitmen penuh menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap bentuk pelayanan masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Provinsi Kalimantan Selatan kini menjadi daerah percontohan nasional dalam penguatan tata kelola desa yang baik. Dengan pencanangan ini, pemerintah berharap kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang bersih dapat menyebar ke seluruh penjuru nusantara.
