Banjarbaru, Suratkabardigital.com – Aditya Mufti Ariffin mengundurkan diri sebagai Wali Kota Banjarbaru, Kamis (6/3/2025) siang. Pengunduran diri itu disampaikan langsung Aditya disela rapat paripurna bersamaan DRPD Kota Banjarbaru.
Dalam pernyataan itu, Aditya juga mengatakan jika selanjutnya Banjarbaru akan dipimpin Wartono. Hingga berita ini diturunkan, proses rapat paripurna masih berlangsung. (Rudy Azhary, red)
WAGUB KALSEL HASNURYADI LANTIK PENGURUS TP-PKK SE-KALSEL
Kalimantan Selatan, Suratkabardigital.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman melantik Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten. Kota se- Kalimantan Selatan, Rabu (5/3/2025), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Selain mengucapkan selamat, Wakil Gubernur Hasnuryadi mengingatkan bahwa TP-PKK adalah mitra strategis pemerintah yang memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput. Sehingga, menurutnya mampu menyentuh langsung terhadap kebutuhan keluarga dan masyarakat.
TP-PKK, diharapkannya, dapat merancang program yang relevan dan adaptif terhadap tantangan yang ada, baik dari segi geografis, potensi sumber daya maupun kebutuhan masyarakat, dan dapat terus berinovasi serta menyesuaikan program-programnya dengan kebutuhan spesifik di setiap kabupaten/ kota masing-masing.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Tetapi merupakan momentum penting untuk bekerja sama, berkolaborasi lintas kabupaten/ kota demi kesejahteraan masyarakat Kalimanta Selatan,”kata Wakil Gubernur.
Sumber berita dan foto: MC Kalsel
Editor: Rudy Azhary
HASIL UJI SAMPEL TAKJIL PASAR WADAI RAMADHAN SIRING NOL KILOMETER BANJARMASIN
Kalimantan Selatan, Suratkabardigital.com – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)menggelar aksi pengawasan di Pasar Wadai Ramadhan Siring 0 Km di Banjarmasin, Rabu (5/3/3025). Dalam pengawasan tersebut, beberapa makanan atau jajanan langsung dilakukan Uji Sampel menggunakan Mobil Laboratorium Keliling.
Kepala BBPOM Leonard Duma mengatakan, pengawasan dan uji sampel itu untuk memastikan takjil yang dijual bebas dari bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, dan pewarna makanan yang dilarang.
Lebih lanjut, kata Leonard Duma, selain petugas BBPOM, pengawasan langsung di lokasi Pasar Wadai tersebut juga melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Dinas Kesehatan Banjarmasin, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
“Ada 32 sampel takjil yang diuji, dan semua hasilnya memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Alhamdulillah semua tidak terdapat kandungan berbahaya,”katanya.
Dari hasil uji tersebut, BBPOM lanjutnya mengapresiasi kesadaran para pedagang yang semakin baik menjaga kualitas dagangan (takji, red) yang mereka jual.
Meski begitu, Leonard Duma tetap mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam memilih takjil, meskipun keputusan untuk membeli atau tidak di tangan konsumen. Dirinya juga diingatkan agar tidak tergiur dengan harga yang murah.
“Fokus kami hari ini adalah Uji Sampel Takjil yang dicurigai adanya pengguaan bahan seperti boraks dan formalin,” katanya.
Sumber Berita dan Foto: MC Kalsel
Editor: Rudy Azhary
Baca Berita Popular
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kegiatan balap lari yang dilakukan sekelompok pemuda di Banjarbaru mendapat perhatian serius dari DPRD Banjarbaru. Ketua Komisi I, Ririk Sumari, menyayangkan jika aktivitas yang seharusnya positif itu disusupi oleh unsur perjudian.
“Kami sangat menyayangkan jika di balik kegiatan balap lari itu terdapat praktik taruhan uang,” ujar Ririk saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, fasilitas umum (Fasum) milik Pemerintah Kota Banjarbaru memang bisa dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk olahraga. Namun, ketika kegiatan tersebut mengarah ke hal negatif seperti perjudian, perlu ada tindakan tegas.
“Kami tidak melarang mereka menggunakan fasilitas umum untuk beraktivitas. Namun, jika ada dugaan perjudian, tentu sangat disayangkan dan harus segera ditindak,” tegasnya.
Ririk meminta Satpol PP Banjarbaru meningkatkan pengawasan di lokasi tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menilai, sinergi dengan kepolisian akan lebih efektif dalam menjaga ketertiban.
“Kami berharap Satpol PP bisa berjaga di lokasi tersebut untuk dilakukan pengawasan. Jika memungkinkan, kerja sama dengan Polres Banjarbaru juga akan jauh lebih baik,” katanya.
Lebih lanjut, Ririk mengingatkan bahwa mencegah perilaku negatif di kalangan pemuda bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ia menekankan peran guru dan orang tua dalam memberikan edukasi serta mengawasi pergaulan anak-anak mereka.
“Kami khawatir jika kegiatan seperti ini terus terjadi dan selalu disertai unsur perjudian. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam membentuk karakter anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif,” pungkasnya.
Pihak DPRD Banjarbaru berharap langkah pencegahan bisa segera dilakukan agar fasilitas umum tetap menjadi ruang positif bagi masyarakat.
(Randi, red)
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kembali marak aksi balap lari yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, di Jalan Pangeran Suriansyah tepatnya di depan Lapangan Basket Rebatig Banjarbaru atau di samping Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru, Rabu (5/3/2025).
Pantauan SuratKabarDigital di lokasi sekitar pukul 02.15 dini hari, diduga kegiatan tersebut juga diisi dengan sejumlah taruhan uang dari ratusan orang penonton.
Masing-masing dari penonton menaruh sejumlah uang kepada pemain dukungannya. Setelahnya, uang senilai ratusan ribu itu dikumpulkan oleh seseorang yang dianggap bandar.
Bahkan, adanya aksi tersebut membuat aktivitas pengendara terganggu. Jalan tersebut digunakan sebagai lintasan lari hingga menutup total jalan.
“Ayo main main, baju merah seratus ribu. Ayo mana lagi kumpulkan lagi,” ucap seorang pemuda, sembari mendukung pemain yang berbaju merah.
Meski sebelumnya sempat dihentikan oleh patroli Polsek Banjarbaru Utara, aksi ini kembali berlangsung setelah petugas meninggalkan lokasi. Sorak-sorai pun kembali menggema, menandakan balapan siap dilanjutkan.
“Ayo lanjut-lanjut, Polisi sudah tidak ada lagi,” sorak ratusan pemuda, sembari menyusun barisan lari.
Mengkonfirmasi adanya dugaan judi balap lari itu, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, AKP Haris Wicaksono menegaskan, akan segera mengambil tindakan.
“Secepatnya nanti akan kami tindaklanjuti dan proses hukum,” ujarnya.
(Randi, red)
MENUNGGU SANG EKSEKUTOR DI PSU BANJARBARU 2025
Oleh: Rudy Azhary
Keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru di Pilkada Serentak 2024 beberapa waktu lalu membuahkan keputusan yang harus dihormati bersama, yakni Pemungutan Suara Ulang atau PSU. Kabarnya, penyelenggaraan PSU akan menelan biaya ‘Uang Rakyat’ yang tak sedikit jumlahnya, yakni lebih kurang Rp20 miliar. Jumlah yang cukup untuk membangun ruang kelas, mempercanggih sarana prasarana pendidikan, memperbaiki jalan, termasuk memperkuat sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Andai saja, penyelenggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru berjalan dengan mulus tanpa adanya pelanggaran.
Peristiwa politik ini, bagi saya adalah keniscayaan akibat terjadinya pelanggaran dari salah satu pasangan calon, dan berakibat pada didiskualisifikasinya salah satu pasangan calon yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran. Sementara penyelenggara Pilkada (KPU Banjarbaru) mengklaim dikejar waktu – kertas suara masih menyajikan gambar kedua pasangan calon – yaitu nomor urut satu Erna Lisa Halaby – Wartono dan nomor urut dua HM Aditya Mufti Ariffin – Said Abdullah. Atas beragam kejadian itu, mari kita melangkah mengakhiri sebab akibat dari rangkaian demi rangkaian peristiwa politik yang telah terjadi.
Keputusan MK, bagi saya benar dan bijak memutuskan PSU untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Selain mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat atas hak pilihnya, di sisi lain, keputusan itu menjadi awal bagi siapa pun yang ingin maju sebagai pasangan calon di Kota Banjarbaru untuk taat dan menaati aturan yang berlaku bagi semua. ‘Yang terbukti melanggar harus dijatuhi sanksi atau hukuman’. Bahwa kemudian konsukensinya adalah akan lahir biaya tambahan, maka demikianlah akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Dan itu ,bukan hanya berdampak bagi para pasangan calon, melainkan bagi masyarakat Kota Banjarbaru itu sendiri.
Akibat pelanggaran hingga akhirnya PSU diputuskan, menurut saya, sedikit banyak memengaruhi roda pemerintahan daerah. Sebelum dan setelah diputuskan PSU, beberapa kali terjadi pergantian pejabat untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan paling stratergis dalam penentu sebuah kebijakan pemerintah daerah di Kota Banjarbaru. Di balik semua itu, pemenuhan hak rakyat dalam berdemokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Banjarbaru juga wajib terpenuhi. Tentunya, tak jua mengeyampingkan agar penyelenggaraan roda pemerintahan tak terpengaruh dalam banyak kebijakan. Apakah itu tentang kebijakan kebirokrasian, pembangunan, hingga keuangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Saya meyakini, PSU adalah jawaban dan juga putusan terbaik dan bijak bagi masyarakat Banjarbaru. Rakyat perlu kejelasan dari hasil pilihannya untuk mengetahui siapa yang kelak memimpin Banjarbaru, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat segera berlangsung dengan baik, lancar, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Banjarbaru sepenuhnya.
Secara pribadi, saya berharap PSU nanti akan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, dan semua pihak. Apa yang terjadi jika ‘Wali Kota’ Sang Eksekutor tak kunjung ditetapkan, sementara aspirasi dan harapan rakyat kian lama kian membengkak dalam penampungan di gedung parlemen (DPRD Kota Banjarbaru) melalui wakil-wakil rakyatnya. Kian cepat PSU menghasilkan pemimpin Banjarbaru, kian lekas pula realisasi aspirasi masyarakat dieksekusi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Semoga, PSU adalah jalan terbaik bagi kita semua, bagi kota kita tercinta, Banjarbaru. Menunggu Sang Eksekutor Kota. **
