Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – DPRD Kota Banjarbaru kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum 8 Frkasi terhadap Pneyampaian Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarbaru, bertempat di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (06/03/2025).

Dalam Rapat Paripurna ini sekaligus menyampaian jawaban Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Serta pengambilan keputusan terhadap dua buah Raperda tersebut, yakni yang pertama tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yg bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Yang kedua tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman yg perlu disesuaikan dan diubah agar dapat mengatur lebih rinci berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum milik pemerintah daerah maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum. Termasuk juga di dalamnya yang berkaitan dengan kewajiban bagi pengembang perumahan, di mana dalam mendirikan perumahan harus juga diikuti dengan penyediaan lahan pemakaman.

Dari 8 Fraksi yakni, Golkar, Gerindra, PDI-P, Nasdem, PKB, PPP, Demokrat serta PAN-PKS menyatakan menerima atas pengajuan dua buah Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.

“Tentunya saran dan masukan serta tanggapan yang diberikan atas dua  Raperda yang merupakan inisiatif dari pemerintah kota Banjarbaru Kami mengucapkan terima kasih. Pertama terkait tentang perubahan atau peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan barang dari daerah sebagai pedoman pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara,” ucap Wali Kota Aditya saat memberikan jawaban.

Selanjutnya, dirinya juga memyampaikan total nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarbaru saat ini.

“Berupa tanah senilai Rp 1 triliun 162 miliar, Peralatan dan mesin senilai Rp 832 miliar 593 juta, gedung dan bangunan senilai Rp 1 triliun lebih, “jditentukan

Masih Kata Aditya, untuk jalan dan irigasi serta jaringan senilai Rp 2 triliun 316 miliar 490 juta selain itu ada hasil tetap lainnya dengan nilai Rp55 miliar 77 juta.

“Untuk konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 3 miliar 672 juta yang dikelola oleh pemerintah kota Banjarbaru. Sedangkan mengenai perkembangan dan peningkatan nilai aset dari tahun 2020 hingga tahun 2004 tidak mengalami peningkatan secara signifikan,” pungkasnya.

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Dalam upaya meningkatkan efektivitas publikasi dan kerja sama dengan media massa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Kerja Sama Publikasi Media Massa Tahun 2025 pada Kamis (06/03/2024) di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru, Asep Saputra, secara resmi membuka acara ini. Dalam dialognya, ia menyampaikan dengan terjadinya efisiensi anggaran, menjadi salah satu aspek utama yang akan memengaruhi administrasi kerja sama media tahun ini.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan berbagai media massa yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota dan DPRD Banjarbaru. Dalam diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan terkait permasalahan efisiensi anggaran agar kedua belah pihak dapat menjalin kerja sama yang lebih efektif dan saling menguntungkan.

Diharapkan, hasil dari rapat ini dapat menjadi sebuah solusi dalam merumuskan kebijakan kerja sama media yang lebih efisien serta memperkuat sinergi antara media dan Pemerintah Kota Banjarbaru.