APA URGENSINYA CAMAT DAN LURAH TURUT KE JAKARTA?
Oleh: Rudy Azhary
Awal April 2026 terasa begitu menyebalkan hingga mendorong saya untuk menulis sekaligus mengkritisi kebijakan dan langkah Pemerintah Kota Banjarbaru. Bagaimana tidak? Pada hari libur nasional dan akhir pekan, puluhan orang yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Banjarbaru bertolak ke Jakarta dengan dalih melakukan kaji tiru dalam rangka pengelolaan sampah.
Yang menambah kegelisahan adalah keikutsertaan camat dan lurah dalam rombongan tersebut. Pertanyaannya, apa urgensinya?
Apakah saat ini Banjarbaru sedang menghadapi kondisi darurat sampah? Apakah terdapat tumpukan sampah yang menggunung berhari-hari? Atau jalan-jalan protokol dipenuhi bau tak sedap hingga sulit dilalui? Sejauh yang saya amati, belum ada fakta yang menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru berada dalam kondisi darurat sampah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis lainnya: apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tidak memiliki cukup integritas dan kepercayaan diri untuk melakukan kaji tiru tanpa melibatkan banyak pihak? Di saat yang sama, berbagai instansi pemerintahan tengah berupaya keras menekan pengeluaran demi memaksimalkan efisiensi anggaran.
Banjarbaru bukanlah daerah dengan sistem pemerintahan yang tertinggal. Berbagai aktivitas pemerintahan telah didukung oleh fasilitas dan kemajuan teknologi. Rapat dan koordinasi, misalnya, kini dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung.
Memang, pelibatan pemangku kepentingan hingga level terbawah dapat dipahami agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap hasil kajian. Namun, bukan berarti semua harus ikut berangkat ke Jakarta.
Kunjungan kerja pada dasarnya bersifat sementara. Setelah proses kaji tiru dilakukan, para peserta tetap akan kembali ke Banjarbaru. Oleh karena itu, hemat saya, cukup para pengambil kebijakan dan pertimbangan yang melakukan kunjungan tersebut. Sepulangnya dari Jakarta, hasil kajian dapat disosialisasikan kepada para camat, lurah, serta pegiat pengelolaan sampah di Banjarbaru.
Semoga tulisan ini tidak sekadar menjadi catatan kegelisahan pribadi di awal tahun 2026. Di tengah berbagai isu yang beredar—mulai dari dugaan permintaan donasi hingga kabar pejabat yang berbagi uang—kondisi ini tentu turut mengganggu kepercayaan terhadap sistem birokrasi di kota ini.
