Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong perusahaan di daerah itu agar program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak lagi sekadar kegiatan simbolis, melainkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi TJSP/CSR Kota Banjarbaru Tahun 2026 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (21/5/2026).
Sebanyak 52 perusahaan dari unsur BUMN, BUMD hingga swasta hadir mengikuti rapat koordinasi tersebut. Selain agenda pemilihan kepengurusan forum periode 2026–2029, pertemuan juga membahas sinkronisasi program CSR agar selaras dengan arah pembangunan Kota Banjarbaru.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Banjarbaru, Sri Lailana yang mewakili Wali Kota Banjarbaru menegaskan, CSR memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“CSR sangat penting untuk menyempurnakan pembangunan serta untuk kebaikan masyarakat dan daerah yang kita cintai, Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Menurut Sri Lailana, pemerintah berharap keberadaan Forum TJSP/CSR mampu menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah sehingga bantuan perusahaan tidak hanya terpusat di wilayah sekitar operasional perusahaan atau ring 1 saja.
Pemko Banjarbaru juga menekankan pentingnya mekanisme penyaluran bantuan yang sesuai aturan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, agar program CSR lebih tepat sasaran dan transparan.
Ia mengatakan, kepengurusan Forum TJSP/CSR periode 2026–2029 diharapkan mampu mendukung visi pembangunan Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, dan Sejahtera).
“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita yakin dapat membangun kolaborasi yang semakin kuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan di berbagai bidang,” katanya.
Melalui forum tersebut, pemerintah juga berharap dunia usaha dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung program pembangunan daerah, mulai dari sektor sosial, pendidikan, lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
