Oleh: Rudy Azhary
Inkubator bisnis hingga digitalisasi UMKM menjadi langkah optimistis dan agresif yang diambil Pemerintah Kota Banjarbaru dalam setahun terakhir sebagai program strategis. Akselerasi ini pun membuahkan hasil; jumlah UMKM di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut naik drastis hingga 44,87 persen. Sebelumnya, pada 2024 berjumlah 19.507 unit dan meningkat menjadi 28.260 unit pada 2025. Ini adalah sinyal kuat kebangkitan ekonomi lokal dalam mengoptimalkan langkah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, untuk mewujudkan visi-misi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Alih-alih hanya fokus pada kuantitas, Pemerintah Kota Banjarbaru juga memperhatikan kualitas UMKM. Ratusan pelaku UMKM dibekali “perisai” hukum dan standar mutu, seperti sertifikasi halal, perlindungan merek, hingga izin edar produk. Dengan kata lain, pelaku UMKM kini siap diarahkan untuk bersaing di pasar global.
Tak berhenti di situ, transformasi digital seperti pelatihan digital marketing, fotografi produk, hingga program lapak digital dilakukan secara masif sebagai pembekalan di era ekonomi berbasis teknologi. Optimisme Banjarbaru EMAS terus mendorong kemajuan melalui penguatan sektor UMKM guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
“Sudah 20 UMKM tergabung dalam program inkubator bisnis. Ada pendampingan untuk monitoring dan evaluasi dalam menghadapi beragam tantangan, termasuk meningkatkan kapasitas manajemen dan pemasaran produk,” ungkap Sartono, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru.
Melalui Sistem Informasi UMKM Daerah (SIMUDA), Pemko Banjarbaru memungkinkan pendataan usaha secara real-time hingga tingkat kelurahan. Secara tidak langsung, pemerintah telah membangun fondasi kebijakan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.
Langkah optimistis dan sinergi antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan pelaku UMKM melalui program strategis berbasis teknologi ini merupakan simbol kebijakan pemerintahan yang berperan aktif di semua sektor layanan publik, khususnya pada sektor ekonomi kerakyatan.
