Oleh: Rudy Azhary
Di balik derap pembangunan infrastruktur dan visi besar menuju kota yang “Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera” (EMAS), terdapat mesin penggerak yang bekerja dalam senyap: 5.723 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengelola ribuan personel dengan latar belakang berbeda tentu bukan perkara mudah. Di sinilah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru mengambil peran sentral sebagai arsitek birokrasi.
Bagi Pemkot Banjarbaru, ASN bukan sekadar angka dalam statistik administratif, melainkan pilar utama. Dengan komposisi 3.350 PNS, 946 PPPK, dan 1.427 PPPK paruh waktu, tantangan yang dihadapi melampaui urusan absensi; ini adalah soal distribusi kompetensi dan integritas yang merata.
Sistem Merit: Menempatkan ‘Right Man on the Right Place’
Capaian indeks profesionalitas ASN Banjarbaru pada tahun 2025 menjadi bukti nyata. Dengan skor 84,56 (kategori tinggi), Banjarbaru sukses menduduki peringkat ketiga di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN. Angka ini bukan sekadar pajangan, melainkan refleksi dari penerapan Sistem Merit yang konsisten.
“Sistem merit memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan kinerjanya. Ini penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan adil,” tegas Kepala BKPSDM Banjarbaru, Slamet Riyadi, S.Sos.
BKPSDM kini mengadopsi manajemen talenta berbasis data. Melalui sistem 9-box talent matrix, setiap pegawai dipetakan berdasarkan uji kompetensi, nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), hingga rekam jejak disiplin. Hasilnya? Banjarbaru kini memiliki talent pool yang siap mengisi jabatan strategis kapan pun dibutuhkan tanpa harus meraba-raba di saat mendadak.
Digitalisasi: Adaptasi di Tengah Disrupsi
Di era transformasi, BKPSDM tidak membiarkan pegawainya gagap teknologi. Berbagai aplikasi seperti SIMPEG, e-Kinerja, SIAPAJA, SIPENA, hingga BANJARBARUBAGAWI telah diintegrasikan untuk menciptakan ekosistem kerja yang transparan.
Meski gangguan sistem terkadang menjadi aral, Slamet Riyadi menekankan bahwa digitalisasi adalah harga mati. “Digitalisasi bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita dorong ASN untuk adaptif melalui platform seperti ASN Berpijar dan BKN Pedia,” tambahnya.
Efek domino dari penguatan SDM ini dirasakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Bapperida kini didukung analis data yang tajam, sementara Dinas Kesehatan dan Pendidikan memiliki garda terdepan yang lebih responsif.
“Kalau SDM kita kuat, program pendidikan bisa berjalan maksimal,” ujar salah satu pimpinan OPD, mengamini sinergi yang dibangun BKPSDM.
Penataan dan Amanah Kepemimpinan
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby (ELH), menyadari bahwa distribusi ASN yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah. Melalui analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), penataan ulang terus dilakukan agar tidak ada dinas yang “kelebihan beban” atau justru kekurangan tenaga.
Bagi Erna Lisa Halaby, jabatan adalah amanah yang menuntut semangat kerja tinggi. Ia menekankan bahwa ASN di era Banjarbaru EMAS harus berfungsi sebagai agen perubahan, bukan sekadar pelaksana tugas administratif.
“ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga penggerak perubahan. Mereka harus mampu berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Lisa.
Menatap Masa Depan
Menghadapi gelombang pensiun dan kebutuhan regenerasi, BKPSDM terus bergerak cepat dengan mengusulkan formasi baru ke pemerintah pusat serta membuka pintu mutasi masuk bagi talenta dari luar daerah.
Langkah-langkah strategis ini menjadi fondasi bagi visi Banjarbaru EMAS 2025–2029. Di tangan para aparatur yang kompeten, adil, dan profesional, masa depan Banjarbaru bukan lagi sekadar impian di atas kertas, melainkan realita yang tengah dibangun, satu langkah pasti demi satu tujuan pasti.
