Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (9/4/2026).
Mewakili Bupati Banjar Saidi Mansyur, Yudi menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas layanan kepada masyarakat.
“Efisiensi harus dikondisikan dengan baik. Kebijakan seperti work from home tetap kita jalankan, namun pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ia juga menekankan pentingnya standar pelayanan sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat. Standar tersebut menjadi “janji” yang menjamin layanan berjalan cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Selain itu, peran pengawasan eksternal juga dinilai penting. Pemkab Banjar selama ini terus bersinergi dengan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar, Muhammad Ikhsan, menjelaskan bahwa FKP 2026 diikuti sekitar 50 peserta dari unsur SKPD, akademisi, hingga pelaku usaha.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang dialog untuk menampung masukan serta mencari solusi atas berbagai kendala pelayanan publik di daerah.
“Melalui FKP ini, komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan SKPD dapat terjalin, sehingga perbaikan pelayanan publik ke depan bisa lebih maksimal,” pungkasnya.
