Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Kunjungan kerja Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, ke Kalimantan Selatan tak hanya membahas peluang kerja sama pembangunan. Pertemuan tersebut juga membuka kembali pembicaraan mengenai sejumlah benda bersejarah asal Kalsel yang saat ini berada di Belanda.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin usai menerima kunjungan Adriaan Palm di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Muhidin mengangkat keberadaan sejumlah aset dan benda bersejarah asal Kalimantan Selatan yang berada di Belanda. Di antaranya benda pusaka serta koleksi intan yang disebut memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banua.
Muhidin mengatakan, pihak Belanda membuka peluang bagi Pemprov Kalsel untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset tersebut.
Kesempatan itu langsung ditindaklanjuti. Muhidin meminta Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait segera menyiapkan surat resmi.
“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegas Muhidin.
Surat tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Muhidin berharap momentum kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat menjadi ruang untuk membahas kemungkinan pengembalian benda-benda bersejarah tersebut ke Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan.
Namun, Muhidin menyadari upaya pemulangan aset bersejarah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan pembicaraan lebih konkret antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk menentukan mekanisme serta kemungkinan pengembaliannya.
“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelasnya.
Bahas Riam Kiwa hingga Gambut
Selain persoalan warisan sejarah, pertemuan Muhidin dengan Adriaan Palm juga membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pembangunan dan lingkungan.
Salah satunya berkaitan dengan infrastruktur pengendali banjir Riam Kiwa. Muhidin menyebut pembangunan infrastruktur tersebut telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, termasuk untuk proses pembebasan lahan.
Pemprov Kalsel juga membuka peluang dukungan dari Belanda dalam hal desain kawasan setelah pembangunan infrastruktur selesai.
Muhidin berharap lahan di sekitar saluran pengendali banjir nantinya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali air, tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian dan persawahan.
Menurutnya, peningkatan produksi pangan tetap penting meski produksi beras Kalsel saat ini berada dalam kondisi surplus.
“Artinya kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” ujar Muhidin saat menjelaskan gambaran kondisi sosial dan mata pencaharian masyarakat Kalsel yang turut dibahas dalam pertemuan.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pengelolaan kawasan gambut, juga menjadi salah satu pembahasan.
Muhidin mengingatkan bahwa kawasan gambut di Kalsel memiliki tantangan tersendiri karena sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan desain pengelolaan yang mampu menjaga fungsi gambut sekaligus mengurangi risiko kebakaran meluas.
“Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” katanya.
Muhidin juga menyebut Indonesia sebelumnya telah mendapatkan dukungan water bombing dari Belanda untuk membantu penanganan karhutla.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penjajakan kerja sama yang mencakup isu pembangunan, pertanian, lingkungan, penanggulangan bencana, hingga warisan sejarah.
Bagi Pemprov Kalsel, pembahasan mengenai benda pusaka dan koleksi bersejarah menjadi salah satu tindak lanjut yang akan didorong melalui jalur resmi pemerintah, sembari membuka ruang dialog lebih lanjut antara Indonesia dan Belanda.
