Kalimantan Selatan, Suratkabardigital.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Syarifuddin, membuka Rapat Kerja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026). Dalam rapat tersebut, Sekda menegaskan bahwa konektivitas menjadi fondasi pemerintahan digital saat ini.
Dikatakannya, di beberapa daerah di Kalimantan Selatan masih terdapat wilayah tanpa sinyal, akses internet yang masih terbatas, serta jaringan intrapemerintah yang belum bekerja optimal. Menurutnya, peningkatan kapasitas infrastruktur dan pemerataan akses sampai ke kabupaten dan kota menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditunda.
“Di atas fondasi itu, pengembangan aplikasi perlu mengikuti arsitektur dan peta rencana SPBE. Saya meminta perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun, menghentikan pengembangan yang berfungsi sama, dan mengarahkannya pada layanan yang saling terhubung. Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat bertukar data,” ujar Sekda.
Selain itu, tata kelola data menurutnya perlu dibenahi melalui penguatan Satu Data Indonesia, standardisasi dan validasi, pemanfaatan data statistik sektoral, serta berbagi pakai antarperangkat daerah. Menurutnya, jangan sampai perencanaan dan evaluasi menghasilkan kesimpulan yang berbeda lantaran angka yang digunakan tidak sama.
“Semakin banyak layanan yang kita pindahkan ke ruang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaganya. Penguatan sistem elektronik, perlindungan data pribadi masyarakat, manajemen risiko, kesadaran keamanan siber aparatur, serta kesiapan menangani insiden perlu berjalan bersamaan dengan pengembangan layanannya, bukan menyusul kemudian,” kata Sekda.
Masih disampaikan Sekda, sisi komunikasi publik adalah hal yang sama pentingnya. Keterbukaan informasi publik, keterpaduan penyebarluasan informasi pemerintah, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta penanganan informasi yang tidak benar dapat dikelola dalam satu alur yang sama sehingga masyarakat memperoleh informasi pemerintahan yang benar dan mudah diakses.
“Tentu kami menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah, dan keberhasilannya kami ukur dari mutu pelayanan publik serta kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun. Dinas Komunikasi dan Informatika kami tugaskan menjadi koordinator penyelenggaraannya bersama perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota, dan setiap kendala dapat disampaikan melalui dinas tersebut untuk kami tindak lanjuti,” kata Sekda sembari menegaskan pengembangan kompetensi aparatur juga perlu disiapkan sekarang.

Rapat yang diikuti sejumlah perwakilan dari Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan ini berlangsung selama dua hari, yakni sejak 17 hingga 18 November 2026, dengan beberapa materi terkait serta narasumber dari SKPD terkait, salah satunya dari Bappeda Kalsel. Rakor dirangkai dengan penyerahan plakat oleh Sekda yang didampingi Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, kepada perwakilan Diskominfo kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. (Rudy Azhary, red)








































