0
0
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Anggota Komisi lll DPRD Banjarbaru, Nurkhalis Anshari menanggapi kejadian viral terkait aksi balapan liar di depan Balai Kota Banjarbaru, Rabu (13/3/2024).
Menurutnya, aksi balap liar kerap kali terjadi di Banjarbaru. Terutama di bulan Ramadhan. Hal ini selaras dengan kurangnya kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan utama Kota Banjarbaru.
“Sudah saatnya kita menambah CCTV di jalan-jalan utama. Artinya kemampuan fiskal pemerintah kota mencukupi untuk melakukan pengadaan CCTV,” katanya.
Namun, sembari menunggu penambahan CCTV untuk E-TLE, Halis berharap Kepolisian dapat menindak tegas terhadap aksi balapan liar.
Politikus partai keadilan sejahtera (PKS) ini mengharapkan, rekan-rekan Kepolisian menggunakan dikresi.
Mengingat, keadaan ini merupakan keadaan extraordinary. Bukan pelanggaran lalu lintas biasa, namun pelanggaran yang luar biasa.
Disamping itu, Halis menyarankan agar kepolisian perlu melakukan penilangan atau penyitaan motor tanpa harus menunggu pelanggaran yang terekam E-TLE.
“Karena ini situasi yang khusus dan darurat,” ungkap Halis.
Namun sebaliknya, jika tidak bisa dilakukan Kepolisian dapat menggandeng Satpol PP Banjarbaru saat penindakan dengan menerapkan Perda Ketentraman dan Ketertiban (Trantimbum) yang baru saja di revisi DPRD Banjarbaru. Mengingat, balapan liar ini menggangu ketertiban umum.
Disisi lain, penindakan juga bisa dilakukan jika langkah Pemko Banjarbaru yang bekerjasama dengan Kepolisian. Dengan artinya, pemindahan para pelaku balap liar ke sirkuit resmi.
Disinggung soal pagar pembatas yang patah, Halis menekankan diperlukan kajian ulang terkait keamanan dan standarisasi pembatas jalan.
“Kami menyarankan kembali adanya rekayasa lalu lintas di seputaran kawasan lapangan Murjani. Mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang sangat vital,” tutupnya.
