Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi penurunan signifikan nilai indikator Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang tercatat turun 41,05 poin dari tahun 2023 ke 2024.
Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dekonsentrasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menilai penurunan tersebut sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.
“Nilai indikator GWPP Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 41,05 poin dari tahun 2023 ke tahun 2024. Angka ini menjadi sinyal yang menuntut evaluasi terhadap kebijakan, mekanisme koordinasi, implementasi program, monitoring dan evaluasi, serta kapasitas kelembagaan perangkat daerah,” ujar Syarifuddin.
Persoalan tersebut semakin diperkuat oleh data realisasi anggaran dekonsentrasi hingga 31 Mei 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar satuan kerja masih mencatat penyerapan anggaran yang rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Bahkan, terdapat sejumlah satker yang belum merealisasikan anggaran sama sekali.
Menurut Syarifuddin, rendahnya realisasi anggaran berpotensi menghambat percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik wilayah dan sektor pembangunan yang beragam, mulai dari perkotaan, pertanian, pertambangan, industri, pelabuhan strategis hingga kawasan Geopark Meratus.
“Sebagian besar satuan kerja masih memiliki realisasi anggaran yang jauh di bawah pagu, bahkan beberapa masih nihil. Ini menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran dan perbaikan tata kelola merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda,” tegasnya.
Dari hasil pemetaan internal, Pemprov Kalsel mengidentifikasi empat persoalan utama yang dinilai berisiko tinggi terhadap pelaksanaan dekonsentrasi. Pertama, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang berdampak pada proses evaluasi. Kedua, adanya deviasi antara realisasi fisik dan keuangan. Ketiga, lemahnya koordinasi lintas sektor yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program. Keempat, belum tersedianya sistem peringatan dini untuk mendeteksi hambatan pelaksanaan program.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalsel telah menyiapkan lima strategi perbaikan. Langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi pusat dan daerah secara berkala, integrasi data pembangunan dalam satu sistem terpadu, digitalisasi pengendalian melalui monitoring real-time, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis penilaian kinerja triwulanan.
Seluruh strategi tersebut nantinya akan terhubung dalam sistem kontrol berbasis digital yang memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai risiko dan hambatan pelaksanaan program pembangunan.
“Kelima langkah tersebut akan diikat dalam sebuah sistem peringatan dini. Alurnya dimulai dari input data realisasi, pemantauan risiko dan deviasi, notifikasi dini dan rekomendasi percepatan, hingga pencapaian target,” jelasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalsel berharap sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terukur. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat dipercepat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
