0
0
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan kunjungan lapangan sekaligus kegiatan lokakarya di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Senin (22/8/2022). Adanya kegiatan ini dalam rangka penyusunan policy brief dan penguatan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di fasilitas kesehatan.
Syahrul Efendi perwakilan Kemenkes RI mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk pihaknya mendapatkan data guna pengembangan policy brief penguatan SDM K3 di fasilitas kesehatan.
“Harapannya melalui kegiatan penguatan implementasi K3 Fasyankes khususnya rumah sakit, pelaksanaan K3 ke depannya lebih baik. Artinya setiap SDM bidang kesehatan terpenuhi hak kesehatan dan keselamatan selama melaksanakan pekerjaannya,” katanya.
Disisi lain, Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru mengaku sangat menyambut baik kedatangan pihak perwakilan Kemenkes RI. Dirinya menegaskan bahwa komitmen RSD Idaman yang selalu menegakkan pilar-pilar keselamatan pasien dan mutu, termasuk tenaga kesehatan itu sendiri.
“Tenaga kesehatan di RSD Idaman akan terus diperhatikan dengan tetap komitmen terhadap kesehatan petugas, khususnya petugas yang fokus pada pelayanan pasien. Pertemuan ini menjadi titik tolak RSD Idaman untuk meningkatkan komitmen dalam proses implementasi kesehatan dan keselamatan kerja,” ucap dr Danny.
Selain manajemen RSD Idaman Banjarbaru, kegiatan lokakarya Kemenkes RI ini pun turut diikuti salah satu organisasi profesi di Kalsel yakni Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia atau disebut PAKKI. Sejumlah saran pun turut disampaikan dalam kesempatan ini.
M. Fakhruddin Noor, S.KM, M.K.M selaku Ketua Pengurus Daerah PAKKI Kalimantan Selatan, menuturkan perlu adanya tenaga kesehatan dengan jabatan fungsional yang memperhatikan hak keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan. Tak hanya di Rumah Sakit, katanya, berlaku juga di Puskemas maupun Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Jabatan fungsional yang membersamai tugas pembimbing kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan untuk menangani Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) perlu didukung keberadaannya, seperti Dokter Ahli Hiperkes, Dokter Kesehatan Kerja,” ucapnya.
Terakhir, dirinya juga menyampaikan bahwa perlu memaksimalkan implementasi K3 dengan melakukan sharing expertise baik antar fasilitas kesehatan hingga perkantoran.
