Banjarbaru, Suratkabardigital.com – Sejumlah persoalan mengemuka saat Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarbaru digelar, Selasa (3/11/2026), di Aula Gawi Sabarataan. Mulai ketenagakerjaan, pengangguran terbuka, akses informasi, dampak sosial, keterlibatan perusahaan, peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal hingga pemenuhan hak konstitusional anak, serta penyampaian program Kepolisian Republik Indonesia ‘Polisi Peduli Pengangguran’ yang merupakan bagian dari Gerakan Polisi Bersama Masyarakat. Pada rapat tersebut sekaligus dilakukan penandatangan kerja sama antara Pemko Banjarbaru dengan Polres Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyambut baik program Polisi Peduli Pengangguran. Menurutnya, persoalan pengangguran adalah tantangan yang perlu ditangani bersama. Dengan program Polisi Peduli Pengangguran itu, kesempatan peluang kerja lebih terbuka luas bagi masyarakat yang selama ini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Persoalan pengangguran merupakan salah satu tantangan yang perlu kita tangani bersama. Melalui kerja sama ini, kita berharap lebih banyak peluang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, kesempatan, dan dukungan dalam memasuki dunia kerja,” ucap Wali Kota.
Wali Kota menegaskan, bagi perusahaan yang beroperasional di Kota banjarbaru harus memberikan kesempatan kerja bagi tenaga lokal. Kedapan, dirinya menginginkan agar kebijakan ke depan turut mengatur keterlibatan perusahan dalam menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Menurutnya, langkah tersebut perlu dibarengi dengan data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan latar belakang pendidikan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus menyiapkan masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Banjrabaru juga menandatangani nota kesepakatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terkait pemenuhan hak konstitusional anak melalui penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). “Kita perlu memastikan setiap anak mendapatkan haknya sejak awal kehidupan, termasuk hak atas identitas diri,” ujar Wali Kota Erna Lisa Halaby yang juga Bunda PAUD Kota Banjarbaru.
Masih dalam rapat, Kapolres Banjarbaru, AKBP Pius X Febri Aceng Loda, mengatakan program Polisi Peduli Pengangguran merupakan salah satu program dalam gerakan Polisi Bersama Masyarakat. Program ini bentuk keterlibatan kepolisian membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Dijelaskannya, kepolisian akan membantu melakukan pendataan warga yang belum bekerja, selanjutnya data tersebut dapat ditindaklanjut bersama Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi pencari kerja guna memperoleh pekerjaan yang layak.
“Kami menyadari tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, perlu bergandengan tangan dengan masyarakat, terutama Pemerintah Kota Banjarbaru,” ucap Kapolres.
Selain penyaluran informasi lowongan pekerjaa, program ini juga membuka peluang pelatihan keterampilan agar warga memiliki bekal sesuai kebutuhan perusahaan, baik penyiapan tenaga kerja untuk peluang pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri menjadi bagia yang ingin diupayakan kepolisian. (Adv/ Rudy Azhary, red)
