Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Urusan pangan di Kota Banjarbaru tidak boleh berhenti sebatas penyaluran bantuan. Pemerintah dituntut memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, sekaligus membuka ruang bagi hasil pertanian lokal agar bisa masuk ke pasar.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, Rabu (30/9/2026).
Sidak diawali dengan mengecek aktivitas dan kehadiran pejabat di lingkungan DKP3. Lisa menanyakan keberadaan sejumlah kepala bidang (kabid), termasuk memastikan pejabat yang tidak berada di kantor sedang menjalankan perjalanan dinas atau tugas kedinasan lainnya.
Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, terutama program-program DKP3 yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Usai mengecek kantor DKP3, Lisa kemudian menuju Kios Pangan DKP3 Banjarbaru. Ia melihat langsung kondisi akses menuju kios serta memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan layanan maupun kebutuhan pangan.
Tak hanya melihat kondisi kios, Lisa juga mengecek komoditas yang tersedia. Salah satunya beras lokal produksi Bangkal, Kecamatan Cempaka.
Harga sejumlah kebutuhan pokok juga menjadi perhatian. Lisa menanyakan langsung harga komoditas, termasuk telur, yang menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kios Pangan DKP3 sendiri merupakan bagian dari jaringan kios pangan sekaligus pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Banjarbaru. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Namun bagi Lisa, peran DKP3 tidak cukup hanya menyediakan atau menyalurkan bantuan pangan.
Menurutnya, dinas yang menangani urusan pangan juga memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pangannya.
«“DKP3 tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi DKP3 juga turut menjaga piring makan masyarakat,” tegas Lisa.»
Menurut Lisa, menjaga “piring makan” masyarakat memiliki makna luas. Pemerintah harus memastikan pangan tersedia, harga tetap terjangkau, sekaligus mendorong produksi pangan lokal.
Karena itu, keberadaan petani lokal juga tidak boleh dilepaskan dari kebijakan ketahanan pangan. Hasil pertanian masyarakat harus mendapatkan ruang untuk dipasarkan sehingga manfaat program pangan tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan demikian, ketahanan pangan tidak sekadar berbicara mengenai ada atau tidaknya bahan pangan. Lebih jauh, pemerintah perlu memastikan rantai pangan berjalan dari produksi, distribusi hingga masyarakat sebagai konsumen.
Pesan tersebut menjadi penekanan bagi jajaran DKP3 agar program pangan tidak hanya berjalan di atas kertas atau dari balik meja. Setiap program diharapkan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat sekaligus membuka peluang bagi potensi pertanian lokal untuk berkembang.
Sidak tersebut turut didampingi Plt Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, Wiwin Robiaty.
Wiwin menyambut positif kunjungan langsung Wali Kota. Menurutnya, kehadiran Lisa di lapangan menjadi tambahan motivasi bagi jajaran DKP3 untuk meningkatkan kinerja.
“Mewakili kawan-kawan DKP3, kami sangat bersyukur sekali dikunjungi Ibu Wali Kota Banjarbaru. Selain menjadi semangat kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, juga memotivasi kami untuk bisa melakukan yang terbaik dalam pertanian di Kota Banjarbaru,” ujar Wiwin.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi DKP3 untuk memperkuat sektor pertanian, menjaga ketersediaan pangan, sekaligus memastikan masyarakat Banjarbaru tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
Di saat yang sama, hasil pertanian lokal juga diharapkan semakin mendapat tempat sehingga kebijakan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
