Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Upaya penataan Pasar Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura mulai memasuki babak baru. Di tengah kompleksitas persoalan di lapangan, Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli) guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para pedagang.
Direktur Perumda PBB, Rusdiansyah mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola pasar melalui tim gabungan. Langkah ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga para pedagang.
“Penataan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi membutuhkan dukungan semua pihak dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga para pedagang. Tujuan kita jelas, menjadikan PPS sebagai pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Namun di balik upaya tersebut, muncul kekhawatiran terkait potensi dugaan praktik pungli yang dapat merugikan pedagang. Karena itu, Perumda menilai perlu adanya langkah lebih tegas melalui pembentukan Satgas khusus.
Menurut Rusdiansyah, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini dalam rapat bersama DPRD, termasuk berbagai tantangan dalam penataan pasar yang dinilai cukup kompleks.
“Kami berharap ada Satgas Pungli yang bisa melakukan penindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Ini penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pedagang,” katanya.
Saat ini, penataan masih dilakukan melalui tim gabungan tanpa adanya Satgas khusus. Meski demikian, koordinasi dengan aparat penegak hukum disebut sudah mulai dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran di lapangan.
Perumda juga menegaskan bahwa seluruh retribusi pasar dilakukan secara resmi dengan karcis yang dikeluarkan oleh pihaknya, baik melalui pengelolaan langsung maupun pihak ketiga. Hal ini menjadi salah satu upaya transparansi agar pedagang tidak terbebani pungutan di luar ketentuan.
Di sisi lain, pedagang kaki lima (PKL) diimbau untuk tidak berjualan sembarangan dan tidak mudah tergiur janji-janji pihak tertentu yang menawarkan kemudahan di luar aturan resmi.
“Kalau pemerintah sudah menempatkan, pasti itu di lokasi resmi yang memberikan kenyamanan. Jangan mudah terprovokasi karena justru bisa merugikan pedagang sendiri,” katanya.
