Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memperkuat kapasitas intelijen dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi potensi konflik sosial, penyebaran hoaks, hingga ancaman radikalisme di daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas bidang intelijen dan kewaspadaan dini yang digelar di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Rakhmat Dhany, dan diikuti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran, APDESI, HIPMI, aparat keamanan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Dhany mengatakan dinamika kebangsaan saat ini bergerak sangat cepat. Selain kemajuan di berbagai sektor, terdapat pula Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang perlu diantisipasi bersama.
“Gangguan tersebut bisa berupa hoaks yang menyebar cepat, provokasi di media sosial, atau gesekan sosial di masyarakat yang jika tidak diantisipasi bisa meluas menjadi konflik,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banjar.
Regulasi tersebut menegaskan pentingnya peran intelijen dalam mendukung deteksi dini, pencegahan, hingga penanganan awal terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun demikian, Dhany menilai pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas daerah. Karena itu diperlukan sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, BIN, hingga organisasi masyarakat.
“Tujuan utama dari peningkatan kapasitas ini agar aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya bisa lebih peka, lebih cerdas, dan lebih cepat dalam mendeteksi potensi masalah,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat Kabupaten Banjar dikenal agamis dan ramah, namun kewaspadaan tetap diperlukan agar tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan.
“Dengan deteksi dini yang baik, kita bisa melakukan cegah dini, dan dengan cegah dini stabilitas daerah kita akan tetap kondusif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjar, Tofik Norman Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menyasar organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis massa cukup besar di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, pelibatan ormas penting agar mereka ikut berperan aktif dalam mengidentifikasi serta mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Dengan kegiatan ini, diharapkan ormas dapat membantu mengidentifikasi potensi gesekan sosial sehingga dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.
Tofik mengungkapkan sejumlah potensi kerawanan yang menjadi perhatian di Kabupaten Banjar, mulai dari penyebaran hoaks, paham radikalisme, konflik berbasis agama, hingga peredaran narkoba.
Ia mencontohkan pada tahun 2025 sempat terjadi gesekan terkait pendirian tempat ibadah. Selain itu, kasus peredaran narkoba juga masih menjadi perhatian serius aparat.
Menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala desa, menurutnya potensi konflik sosial juga perlu diantisipasi sejak dini.
Karena itu, melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta komunikasi dan sinergi yang lebih solid antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Banjar.
