Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com — Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperketat pengendalian terhadap risiko dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak sekadar menyusun program dan menghabiskan anggaran, tetapi juga mampu memetakan potensi kegagalan sejak awal.
Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat membuka Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026).
Yudi hadir mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Workshop yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto serta Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat.
Menurut Yudi, pembangunan daerah saat ini menghadapi berbagai risiko, mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana hingga persoalan sosial dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan.
Karena itu, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan dan anggaran.
Setiap OPD dituntut mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan serta dampaknya, kemudian menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di OPD masing-masing,” tegas Yudi.
Ia menegaskan, tanggung jawab tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada pejabat teknis, pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat maupun Bapperida.
Yang menjadi sorotan, Yudi meminta agar register risiko tidak sekadar menjadi dokumen administratif yang dibuat untuk memenuhi kewajiban.
Dokumen tersebut harus digunakan pimpinan sebagai instrumen dalam mengambil keputusan dan memastikan langkah pengendalian benar-benar berjalan.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Yudi berharap workshop tersebut menghasilkan tindak lanjut konkret di masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar manajemen risiko benar-benar terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan penerapan manajemen risiko nantinya harus dapat terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan hingga semakin besarnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Ada dua target utama yang diharapkan dari workshop tersebut.
Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi untuk menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.
Kedua, kepala OPD sebagai pemilik risiko mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan risiko yang muncul dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
