0
0
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Pengawasan terhadap kinerja pelayanan di berbagai instansi terus di lakukan, salah satunya oleh Ombudsman. Selain itu, Ombudsman juga selalu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melapor.
Namun, saat ini masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena berbagai alasan. Salah satunya takut akan dicoret dari penerima bantuan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, Minggu (30/7/2023), usai menggelar sosialisasi dan diskusi publik terkait peningkatan akses pengaduan pelayanan publik, di salah satu hotel di Banjarbaru.
Menurutnya, fenomena takutnya masyarakat melapor tersebut yang dikategorikan sebagai Silent Mayority.
“Mereka enggan melapor karena adanya ketakutan kehilangan hak-nya. Seperti para petani maupun pelaku UMKM,” ucap Dadan.
Dadan melanjutkan, melalui kegiatan sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, agar tidak takut melapor jika terjadi kejanggalan dalam proses administrasi.
“Masyarakat jangan takut untuk melapor. Tugas kami menangani masalah dengan tujuan memperbaiki,” katanya.
Dalam kegiatan sosialisasi itu, juga turut dihadiri langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Difriadi Drajat. Dirinya mengatakan, performa sektor pelayanan publik sekarang ini terus menjadi sorotan. Salah satunya, kinerja maupun transparansi pelayanan publik.
“Praktik maladministrasi biasanya terjadi pada bidang pertanahan (agraria). Adanya sosialisasi bertujuan untuk masyarakat lebih masif dalam melaporkan tindakan maladministrasi,” kata Difriadi.
Masih kata Difriadi, masalah tersebut sering terjadi dulu, namun sekarang sudah diperbaiki dan BPN juga sudah evaluasi.
“Kita sebagai anggota DPR juga akan terus memonitor,” ujarnya.
(Randi, red).
