Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tata kelola digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum tuntasnya beberapa rekomendasi hasil audit dan pengawasan yang telah berjalan selama empat tahun terakhir.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Auditor TIK SPBE Inspektorat Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai agenda strategis, mulai dari pembentukan Surat Keputusan (SK) tim audit, penyusunan rencana kerja, hingga persiapan pelaksanaan audit TIK SPBE oleh lembaga terkait.
Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Hasnan Ash Shiddieqy, mengatakan pembentukan tim audit menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Pertemuan pertama ini menjadi momentum untuk membentuk tim yang solid sehingga mampu menghasilkan output audit yang maksimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan SPBE di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Namun di balik persiapan audit tersebut, Diskominfo Kalsel juga mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan. Hasnan menyebut masih ada rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang belum dapat ditindaklanjuti secara optimal akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu rekomendasi yang belum terpenuhi berkaitan dengan penyusunan dokumen desain pengembangan aplikasi, infrastruktur, dan tata kelola teknologi informasi. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai fondasi pengembangan SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum mampu menyusun dokumen desain tersebut secara mandiri. Padahal usulan anggarannya sudah beberapa kali diajukan, namun belum disetujui,” jelas Hasnan.
Akibat kendala tersebut, tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan masih tertunda hingga empat tahun. Temuan serupa juga kembali muncul dalam hasil audit SPBE yang dilakukan Inspektorat Daerah Kalimantan Selatan pada tahun sebelumnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan transformasi digital pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya dan dukungan pendanaan yang memadai.
Hasnan menegaskan berbagai kendala teknis tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar rekomendasi hasil audit tidak hanya menjadi catatan administrasi, melainkan dapat diwujudkan dalam langkah perbaikan yang nyata.
“Hal-hal inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama dalam menyusun langkah tindak lanjut yang realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini,” pungkasnya.
