Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Upaya mencegah potensi penyebaran penyakit menular di lingkungan lembaga pemasyarakatan terus diperkuat. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Cempaka menggelar skrining kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II Banjarbaru, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini menyasar tiga penyakit menular utama, yakni Tuberkulosis (TBC), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Hepatitis. Dari target 200 warga binaan, sebanyak 162 orang berhasil menjalani pemeriksaan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Triyanti Agustina, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi deteksi dini guna mencegah potensi wabah di lingkungan tertutup seperti lapas.
“Dari hasil skrining, ditemukan 4 orang reaktif HIV, 1 orang reaktif Hepatitis C, dan 20 orang terduga TBC. Seluruhnya akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan dan penanganan medis,” ujarnya.
Menurutnya, lingkungan lapas yang padat memiliki risiko tinggi terhadap penularan penyakit menular. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial agar penyebaran dapat dikendalikan sejak awal.
Pemerintah pun telah menyiapkan penanganan berkelanjutan bagi warga binaan yang terindikasi. Untuk kasus HIV, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam 2 hingga 4 pekan ke depan sebelum memulai terapi Antiretroviral (ARV) jika hasil tetap reaktif.
Sementara itu, warga binaan yang terindikasi Hepatitis C akan menjalani pemeriksaan lanjutan berupa Viral Load di RSUD Idaman Banjarbaru. Adapun 20 orang terduga TBC akan diperiksa lebih lanjut menggunakan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) guna memastikan diagnosis.
Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Anggota DPR RI turut hadir meninjau langsung jalannya skrining sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan di lapas.
Melalui langkah ini, Pemkot Banjarbaru berharap dapat memutus rantai penularan penyakit menular di dalam lapas sekaligus memastikan warga binaan mendapatkan hak layanan kesehatan yang cepat dan tepat.
“Deteksi dini adalah kunci. Dengan ini, kita tidak hanya melindungi warga binaan, tetapi juga mencegah penyebaran lebih luas,” tutup Juhai.
