PT PALMINA UTAMA BUKA DATA OPERASIONAL POMPA, DORONG TRANSPARANSI KE MASYARAKAT
Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Rapat gabungan Komisi I, II, III, IV bersama pimpinan DPRD Kabupaten Banjar digelar untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tata kelola air di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Palmina Utama yang ada di Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar.
Persoalan ini mencuat menyusul bencana banjir yang berdampak pada desa-desa di sekitar area operasional perusahaan.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami warga desa ring satu perusahaan. Ia menegaskan, perusahaan telah dan akan mengambil sejumlah langkah nyata, baik dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.
“Atas nama pribadi dan perusahaan, kami turut prihatin dengan bencana yang terjadi di desa-desa ring satu perusahaan kami. Untuk jangka pendek, kami sudah menyalurkan bantuan dan akan kami kembangkan hingga ke wilayah ring dua,” ujar Leksono dalam rapat tersebut, Kamis (22/1/2026).
Terkait tudingan ketinggian air yang berdampak pada pemukiman warga, Laksono mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen selama sepekan terakhir sebagai upaya percepatan penurunan debit air.
“Data operasional pompa harian juga sudah kami bagikan ke masyarakat, khususnya di Desa Galam Rabah, agar bisa disebarluaskan dan diawasi bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan warga lokal sebagai operator dan karyawan perusahaan menjadi bentuk transparansi, mengingat sebagian besar berasal dari desa-desa sekitar seperti Galam Rabah dan Alalak Padang.
Untuk jangka menengah, PT Palmina Utama menyatakan kesiapan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun Water Management System (WMS) berbasis kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin duduk bersama pemerintah daerah untuk survei langsung. CSR yang kami siapkan, baik dalam bentuk alat, anggaran, tenaga kerja, desain hingga teknologi, harus benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah,” katanya.
Leksono juga menilai, pembangunan sistem pengelolaan air paling efektif dilakukan pada musim kemarau. Oleh karena itu, perusahaan menargetkan proyek WMS mulai dikerjakan tahun ini, diperkirakan pada Mei hingga Oktober, dan diuji coba pada musim penghujan akhir tahun 2026.
Sementara untuk proyek jangka panjang seperti normalisasi sungai besar, termasuk Sungai Alalak dan pembangunan tanggul skala besar, PT Palmina Utama menyatakan akan mengikuti arahan penuh dari pemerintah daerah.
“Proyek besar memiliki keterkaitan banyak pihak. Karena itu, kami fokus dulu pada jangka pendek dan menengah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah guna memastikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat segera tertangani.
“Kami akan meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini, agar seluruh persoalan yang dialami warga selama ini bisa segera diatasi,” kata Irwan.
