0
0
Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Diawal tahun 2024 Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan SKPD se-Kota Banjarbaru, dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi, bertempat di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (02/01/2024).
Pertemuan ini untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan, serta memastikan efesiensi dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru seperti, pengumpulan bahan dan penyusunan laporan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, progress laporan dan capaian SPM pada Triwulan IV oleh SKPD pengampu SPM.
Selanjutnya, persiapan penyambutan jamaah haul Guru Sekumpul oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, dan persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif oleh SKPD terkait.
Dalam hal ini, Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, mudah-mudahan pada tahun 2024 kegiatan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan seperti di PTSP ada PR untuk Mall Pelayanan Publik Digital.
“Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan ditahun 2024, untuk itu segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Diskominfo untuk merealisasikan Mall Pelayanan Publik Digital ini agar mempermudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Lanjut Aditya, kita juga masih ada PR terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 14.000 titik. Tidak hanya itu lahan pemakanan juga perlu diatur agar tertata lebih bagus lagi, aksesnya juga mudah dan kalo perlu dibangunkan musala. Sementara untuk Program RT Mandiri pada tahun 2023 paling banyak mendapat bantuan didaerah hulu, tahun 2024 ini dirinya meminta agar cari pokmas yang berada ditengah-tengah antara hulu dan hilir.
“Kemaren banyak yang melaksanakan bioflok, ternak kambing dan lain-lain. kedepan kita cari pokmas untuk pengolahannya, seperti ikan diolah jadi abon, kerupuk dan sebagainya untuk menjadi nilai tambah dan berkelanjutan. Setelah itu baru kita fokus dihilir untuk penjualannya,” ujarnya.
Tentunya, Rakor Pimpinan SKPD yang dilaksanakan setiap setiap awal bulan merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap SKPD berperan secara optimal, dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
