suratkabardigital.com

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menerima kunjungan Forum RT-RW Kota Banjarbaru di ruang kerjanya, baru-baru ini. Pertemuan tersebut tak sekadar silaturahmi, melainkan juga menjadi forum konsultasi terkait implementasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 02 Tahun 2026 yang dinilai masih menyisakan sejumlah pertanyaan di tingkat akar rumput.

Dalam suasana dialogis dan terbuka, para perwakilan RT dan RW menyampaikan sejumlah masukan serta meminta penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan dalam Perwali tersebut. Terutama pada aspek yang bersentuhan langsung dengan tugas, fungsi, hingga konsekuensi administratif yang harus dijalankan oleh RT dan RW.

Ketua DPRD Banjarbaru menyambut positif langkah Forum RT-RW yang memilih jalur komunikasi formal untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan, RT dan RW memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus penghubung aspirasi warga dengan pemerintah.

“Jangan sampai di lapangan muncul multitafsir. Karena yang menjalankan langsung aturan itu adalah RT dan RW,” ujarnya.

Menurutnya, konsultasi seperti ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan regulasi. DPRD, kata dia, pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai masukan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, beberapa poin krusial dalam Perwali Nomor 02 Tahun 2026 menjadi sorotan. Di antaranya teknis pelaksanaan aturan serta potensi konsekuensi administratif yang bisa membebani perangkat RT-RW jika tidak dijelaskan secara rinci.

Forum RT-RW berharap ada kejelasan dan penyamaan persepsi, sehingga implementasi kebijakan tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di lingkungan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Gusti Rizky menyatakan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi dan kondisi riil di masyarakat agar kebijakan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia juga mengapresiasi sikap proaktif Forum RT-RW yang mengedepankan komunikasi dan konsultasi dalam menyikapi regulasi.

“Ini menunjukkan komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan,” katanya.

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – DPRD Kota Banjarbaru melalui Komisi II melakukan inspeksi lapangan ke Q Mall Banjarbaru, Senin (23/2/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap kepatuhan pajak dan retribusi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi II, Syamsuri, bersama anggota komisi dan disambut manajemen QMall. Dalam pertemuan tersebut, diskusi mengerucut pada mekanisme pembayaran pajak, sistem retribusi, hingga peluang peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap kas daerah.

“Kami ingin memastikan seluruh kewajiban pajak dan retribusi dipenuhi sesuai aturan. Ini penting agar PAD Kota Banjarbaru terus meningkat dan berdampak langsung pada pembangunan,” tegas Syamsuri.

Menurutnya, pusat perbelanjaan memiliki posisi strategis dalam perputaran ekonomi kota. Selain menjadi motor aktivitas perdagangan, sektor ini juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Namun pengawasan, kata dia, bukan semata soal angka setoran. DPRD juga ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi pelaku usaha agar kebijakan fiskal daerah tetap adil dan tidak memberatkan.

“Keseimbangan harus dijaga. Kita ingin PAD optimal, tapi dunia usaha juga harus tetap tumbuh,” tambahnya.