Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat penggunaan server yang terpisah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam rapat koordinasi bersama pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov Kalsel, Kamis (7/5/2026), Muhidin menegaskan pentingnya penguatan sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital dengan pusat pengelolaan server berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Kalau server di Kominfo sudah bagus, maka tidak perlu lagi ada tambahan server di SKPD. Kalau masing-masing menambah server sendiri, itu pemborosan anggaran,” tegas Muhidin.
Menurutnya, sistem terpusat akan membuat pengelolaan layanan digital pemerintahan lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diawasi. Selain membahas digitalisasi birokrasi, Muhidin juga menyoroti pemanfaatan Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Ia meminta seluruh SKPD tidak menjadikan kegiatan di anjungan sebagai acara seremonial besar, melainkan fokus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.
“Yang dilakukan itu bukan mengadakan acara besar, tetapi mengisi dan memperkenalkan Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang datang ke anjungan,” ujarnya.
Promosi tersebut, lanjut Muhidin, dapat dilakukan melalui penampilan seni budaya, pemutaran video promosi, hingga pengenalan potensi unggulan daerah secara bergiliran oleh masing-masing SKPD.
Dalam kesempatan itu, Muhidin juga mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Kalsel yang berhasil meraih penghargaan tingkat regional maupun nasional. Ia menyebut, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kecepatan birokrasi.
“Kinerja kita sudah bagus dan harus dipertahankan. Kalau ada sesuatu yang perlu diproses, jangan menunggu lama. Langsung koordinasi agar cepat selesai,” katanya.
