Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menegaskan kesiapan Kalimantan Selatan menjadi gerbang logistik Pulau Kalimantan saat menyambut kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Banjarmasin, Kamis (7/5/2026).
Di hadapan rombongan legislatif pusat, Muhidin memaparkan sederet capaian pembangunan daerah sekaligus menyuarakan harapan agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang di Bumi Pangeran Antasari. Kunjungan ini sangat berarti bagi Kalsel yang sedang menjalani visi besar menuju gerbang logistik Kalimantan,” ujar Muhidin.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti prestasi Kalimantan Selatan yang baru saja meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai terbaik regional Kalimantan dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Tak hanya itu, Kalsel juga menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi pada April 2026 lalu.
Menurut Muhidin, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen daerah, mulai pemerintah kabupaten dan kota, aparat desa, kader posyandu hingga masyarakat.
“Ini buah dari kerja keras bersama agar anak-anak tumbuh sehat dan masyarakat bisa lepas dari jerat kemiskinan,” katanya.
Muhidin menjelaskan, posisi geografis Kalsel yang berada di tengah Pulau Kalimantan menjadi modal besar untuk memperkuat peran sebagai pusat logistik regional. Selain didukung akses transportasi darat, sungai, laut dan udara, Kalsel juga memiliki potensi ekonomi besar dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan.
“Produksi beras kita surplus. Sektor CPO, peternakan dan kelautan juga masih sangat terbuka untuk dikembangkan,” ucapnya.
Meski demikian, Muhidin mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan akibat menurunnya transfer dana pusat.
Sebagai daerah penghasil batubara dan CPO, Kalsel disebut masih sangat bergantung pada skema dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemprov Kalsel berharap Komisi XI DPR RI dapat ikut memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih berkeadilan bagi daerah-daerah yang menjadi tulang punggung sumber daya alam Indonesia,” pungkasnya.
