Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com — Ancaman musim kemarau di Kabupaten Banjar mulai dipandang bukan sekadar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah daerah kini juga mewaspadai menyusutnya sumber air bersih hingga potensi meningkatnya kasus penyakit akibat kabut asap.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri, dunia usaha dan relawan di Ballroom Bukit Bintang Park And Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026).
Rakor digelar menyikapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat berlangsung hingga awal 2027.
Dampaknya bahkan mulai dirasakan di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyusutnya debit air Waduk Riam Kanan di Aranio yang memiliki peran penting sebagai sumber air baku, kebutuhan pertanian hingga pasokan energi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Sekda H Yudi Andrea meminta seluruh pihak tidak menunggu kondisi semakin parah. Pemantauan terhadap ketersediaan air bersih harus dilakukan secara ketat, terutama jika curah hujan terus menurun hingga November mendatang.
PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk diminta memperkuat pemantauan agar potensi gangguan pasokan air dapat diantisipasi sejak dini.
Di sisi lain, ancaman karhutla juga dinilai meningkat seiring aktivitas masyarakat setelah musim panen. Pembukaan atau pengelolaan lahan dengan cara membakar berpotensi memunculkan titik api baru.
Karena itu, Yudi meminta para camat tidak hanya menunggu laporan dari desa, tetapi aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegasnya.
Pemkab Banjar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.
Yudi meminta informasi mengenai penyebab kebakaran disampaikan berdasarkan fakta dan sumber resmi, bukan berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ujarnya.
Ancaman berikutnya adalah dampak kesehatan. Dinas Kesehatan diminta mengantisipasi potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Ketersediaan masker diminta dipastikan, termasuk dengan memprioritaskan distribusinya ke wilayah yang paling terdampak.
Tak hanya mengandalkan pemerintah, penanganan situasi tersebut juga akan melibatkan TNI, Polri, dunia usaha hingga kelompok relawan seperti Buser 690 dan RAPI.
Yudi menekankan seluruh unsur harus mengesampingkan ego sektoral. Menurutnya, kondisi darurat yang menyangkut keselamatan masyarakat membutuhkan respons cepat dan terpadu.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” pungkasnya.
