Oleh: Rudy Azhary
Masa kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby (ELH), kini mendekati dua tahun. Waktu yang, dalam ukuran politik, seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan arah, keberanian, sekaligus ketegasan dalam mengeksekusi janji kampanye. Namun pertanyaannya, sejauh mana visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) benar-benar bergerak dari slogan menjadi realitas?
Memimpin daerah bukan sekadar soal niat baik. Birokrasi tidak berjalan dengan retorika, melainkan dengan kendali, disiplin, dan keberanian merombak sistem yang stagnan. Di titik inilah ujian sesungguhnya berada. Sebab tanpa langkah tegas, visi hanya akan berhenti sebagai jargon yang nyaman didengar, tetapi kosong dirasakan.
ELH tentu tidak sampai di posisi ini tanpa pertarungan. Ia telah melewati fase yang keras—dicaci, dihina, dilaporkan, digugat, hingga dibenci. Namun, kekuasaan sejatinya bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pembuktian. Di sinilah publik menagih: apakah energi perjuangan itu berubah menjadi keberanian mengambil keputusan, atau justru melemah di tengah kompromi?
Persoalan klasik langsung menghadang: birokrasi yang telah mengakar puluhan tahun. Sistem ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal kepentingan yang berlapis. Pergantian kepala daerah kerap dimaknai bukan sebagai momentum perbaikan, melainkan ajang reposisi kekuasaan. Jabatan menjadi rebutan, loyalitas dipertanyakan, dan profesionalisme sering kali dikorbankan.
Aparatur sipil negara pun terjebak dalam pusaran ini. Mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi sering kali menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan politik. Ada yang naik bukan karena kapasitas, ada yang tersingkir bukan karena kinerja. Meritokrasi menjadi wacana, bukan praktik.
Situasi semakin rumit ketika pemerintah dihadapkan pada tekanan efisiensi anggaran. Di satu sisi dituntut hemat, di sisi lain harus tetap produktif. Namun ironisnya, di tengah keterbatasan itu, kepentingan politik justru tidak ikut berhemat. Relasi kuasa tetap mencari ruang, bahkan di celah-celah yang seharusnya steril dari intervensi.
Inilah realitas yang tak bisa ditutup-tutupi: birokrasi kerap menjadi ladang balas jasa. Mereka yang dulu berseberangan bisa tiba-tiba merapat, sementara yang setia sejak awal bisa saja tersingkir. Politik tidak mengenal kawan abadi, tetapi jika dibiarkan liar, ia juga bisa menggerus etika pemerintahan.
Masalahnya, waktu tidak pernah menunggu. Dua tahun pertama seharusnya menjadi fase akselerasi, bukan adaptasi tanpa arah. Jika energi habis untuk kompromi dan distribusi kekuasaan, maka sisa masa jabatan hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa terobosan berarti.
Lebih dari itu, ada kecenderungan berulang dalam setiap rezim: periode efektif pemerintahan justru menyempit karena bayang-bayang politik berikutnya. Belum selesai bekerja, sudah sibuk menjaga posisi. Akibatnya, visi dan misi kembali menjadi korban siklus lima tahunan yang tak kunjung dewasa.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Banjarbaru EMAS berisiko tinggal sebagai slogan yang indah di atas kertas. Publik tidak membutuhkan narasi, melainkan hasil. Tidak butuh seremoni, tetapi keberanian memutus rantai kepentingan yang menghambat.
Pada akhirnya, kepemimpinan diuji bukan saat dipuji, tetapi saat harus memilih: tunduk pada tekanan politik atau berdiri tegak demi kepentingan publik. ELH masih memiliki waktu, tetapi tidak banyak. Dan sejarah tidak mencatat niat—ia hanya mencatat hasil.
