Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Jasa Konstruksi yang digelar di Aula Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6/2026), pemerintah daerah memperkuat kapasitas aparatur dan pelaku konstruksi untuk mewujudkan proyek yang lebih tertib, aman, dan berkualitas.
Menariknya, Kalimantan Selatan menjadi provinsi pertama di Pulau Kalimantan yang menyelenggarakan Bimtek Pembinaan Jasa Konstruksi pada tahun 2026, sebuah langkah yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) V Banjarmasin.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi. Selain meningkatkan pemahaman regulasi, bimtek juga diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang tengah berjalan.
Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, mengatakan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kualitas infrastruktur sangat ditentukan oleh tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Karena itu kegiatan bimtek ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi penting mulai dari implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023, penerapan standar keselamatan konstruksi, konsep konstruksi berkelanjutan, penggunaan produk dalam negeri, hingga standar kontrak konstruksi.
Menurut Nursjamsi, pengawasan yang efektif merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga mutu pekerjaan konstruksi sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan di lapangan.
“Bimtek ini bukan hanya sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga wadah diskusi dan berbagi pengalaman antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, serta para pelaku jasa konstruksi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Dwi Retno Wardhani, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas inisiatif penyelenggaraan bimtek tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembinaan yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah provinsi memiliki peran penting untuk meneruskan pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami berharap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki sinergi yang baik dalam mengimplementasikan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,” ujarnya.
Dwi Retno menegaskan bahwa pembinaan sektor konstruksi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan asosiasi badan usaha, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan, hingga sektor swasta yang menjadi bagian dari ekosistem konstruksi nasional.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari tersebut membahas berbagai aspek penting, mulai dari tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, hingga kontrak konstruksi.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan pelaku konstruksi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kualitas pembangunan infrastruktur di Banua terus meningkat, sekaligus mampu menghadirkan proyek-proyek yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
