Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Peran konsultan lokal dalam pembangunan daerah menjadi sorotan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kalimantan Selatan tahun 2026.
Forum yang digelar di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Sabtu (9/5/2026), tak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum memperkuat profesionalisme dan kontribusi konsultan Banua menghadapi tantangan pembangunan modern.
Musprov XI Inkindo Kalsel dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin.
Di hadapan peserta Musprov, Sekdaprov menyampaikan pesan Gubernur agar Inkindo mampu tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Inkindo harus benar-benar hadir sebagai mitra strategis pemerintah, yang mampu menyiapkan SDM konsultan yang tidak hanya memiliki sertifikasi, tetapi juga integritas dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan zaman,” ujar Syarifuddin.
Inkindo Kalsel sendiri telah berdiri lebih dari empat dekade dan kini menghimpun sekitar 133 perusahaan konsultan aktif dari berbagai bidang layanan.
Para anggota terlibat langsung dalam berbagai proyek pembangunan, mulai dari perencanaan gedung dan jembatan, penyusunan tata ruang wilayah, hingga pengawasan kualitas infrastruktur daerah.
Melalui Musprov ini, Gubernur juga berharap organisasi konsultan tersebut mampu memperkuat kapasitas anggota, membangun tata kelola organisasi yang lebih baik, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Peserta Musprov juga diminta menjaga suasana forum tetap kondusif dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Saat ini, Ketua DPP Inkindo Kalsel periode 2022–2026 dijabat Ir. Syachbandi Rasyid, MM yang terpilih secara aklamasi pada Musprov X tahun 2022 lalu di Banjarmasin.
Ketua panitia, Adi Surya Jaya mengatakan, rangkaian Musprov XI dimulai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, dilanjutkan penyusunan GBHKO, APBO, pembahasan isu-isu strategis organisasi, hingga pemilihan ketua formatur dan pengesahan kepengurusan periode berikutnya.
“Isu yang dibahas antara lain upaya meningkatkan profesionalisme anggota dan memperkuat peran konsultan Banua dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.
