Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta untuk ajang Pemilihan Nanang Galuh Banjar 2026 menuai sorotan. Di saat pemerintah gencar menyerukan efisiensi anggaran, dana ratusan juta rupiah justru dialokasikan untuk sebuah agenda seremonial yang manfaatnya dinilai belum terukur.
Sorotan itu datang dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar yang mengaku belum pernah menerima penjelasan rinci mengenai besaran anggaran maupun target yang ingin dicapai dari program tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Anna Rusiana, memastikan pihaknya akan memanggil Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami akan membahasnya melalui RDP. Karena sampai saat ini Komisi IV belum mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk Nanang Galuh Banjar sekaligus mengevaluasi efektivitas program tersebut,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Tak hanya menyoal besaran anggaran, DPRD juga mempertanyakan dampak nyata keberadaan Nanang Galuh terhadap sektor pariwisata Kabupaten Banjar.
“Yang ingin kami pertanyakan adalah relevansi kegiatan ini. Apakah promosi wisata akan berhenti kalau tidak ada Nanang Galuh Banjar? Itu yang perlu dijelaskan,” tegas Anna.
Di sisi lain, Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar HM Irwan Jaya menegaskan anggaran tersebut merupakan investasi untuk mencetak generasi muda yang mampu menjadi duta promosi pariwisata, seni, dan budaya daerah.
Ia mengatakan dana sekitar Rp300 juta digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari audisi, karantina, grand final, penyediaan properti, hadiah, hingga fasilitas penunjang peserta.
“Pemilihan Nanang Galuh bukan hanya sekadar kompetisi. Tujuannya untuk mendorong putra-putri terbaik Kabupaten Banjar agar bisa berprestasi hingga tingkat provinsi maupun nasional,” kata Irwan.
Selain menjadi ajang prestasi, para Nanang dan Galuh terpilih diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Banjar melalui berbagai kegiatan promosi, termasuk di media sosial.
Meski demikian, DPRD menegaskan setiap program yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
